SIARAN PERS KEDUTAAN BESAR AS

Kamis, 31 Desember 2009

PERNYATAAN KEDUTAAN BESAR AS ATAS WAFATNYA
MANTAN PRESIDEN K.H. ABDURRAHMAN WAHID

JAKARTA – Pernyataan berikut ini dikeluarkan hari ini oleh Duta Besar AS untuk Indonesia Cameron R. Hume:
Wafatnya mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid berarti Indonesia dan para sahabatnya baik dari AS maupun sahabat lainnya di seluruh dunia telah kehilangan seorang pemimpin yang inspiratif dan pejuang besar kemanusiaan.
Gus Dur memiliki banyak pengagum di AS dan beliau akan selalu dikenang atas kelembutan hati dan toleransi serta penghormatan terhadap keadilan dan hak asasi manusia serta komitmen yang kuat terhadap demokrasi. Selama masa hidupnya, beliau memainkan peran yang sangat penting dalam kebangkitan masyarakat madani di Indonesia, dan dalam transisi negara ini ke pemulihan ekonomi dan demokrasi yang luar biasa.
Pemerintah dan rakyat AS mengucapkan rasa belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada rakyat Indonesia, dan sahabat dan pendukungnya di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kedutaan Besar AS di Jakarta, silakan kunjungi situs web kami di http://jakarta.usembassy.gov.

Gus Dur, Pejuang Kemanusiaan

Oleh M. Ridlo ‘Eisy
Sesungguhnya Abdurrahman Wahid tidak terlalu senang dipanggil Gus Dur. Beliau mengatakan hal itu sekitar tahun 1987, setelah saya mewawancarai beliau. “Bukankah wajar, jika anak kiai dipanggil Gus, sebagai panggilan kesayangan dan penghormatan,” tanya saya kepada Gus Dur. “Ya, para kiai sepuh memang menghormati saya sebagai anak kiai,” kata Gus Dur, “tetapi mereka kan masih meragukan kekiaian saya. Mereka memanggil saya Gus, karena mereka belum menganggap saya kiai.”
Memang, pada waktu itu gelar yang disandingkan dengan nama Abdurrahman Wahid, hanyalah H, haji. Setelah wawancara itu, saya memberanikan diri mencantumkan gelar K (kiai) di depan H, sehingga tercantumlah nama lengkap, KH Abdurrahman. Siapa sih yang meragukan kealiman beliau. Namun, ketika Gus Dur berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia, banyak anak-anak kiai yang senang dipanggil Gus. Panggilan Gus adalah pertanda, bahwa orang itu merupakan ‘keturunan darah biru’ di kalangan pesantren.
Gus Dur memang mengagumkan, pandangan-pandangannya mulai menyebar pada tahun 1970-an. Tahun 1978 pernah menjadi pembicara dalam seminar di Balai Pertemuan Ilmiah ITB, dan malamnya menjadi imam salat terawih di Masjid Salman ITB. Ceramah Gus Dur menegaskan, bahwa Islam adalah rahmatan lil ‘alamin. Saya masih ingat, ada seorang ulama yang marah terhadap pertanyaan tentang banyaknya sikap apologetic para tokoh agama di dunia, namun Gus Dur dengan sabar menjelaskan bahwa sikap apologetik masih bisa diterima, sambil mengungkapkan pandangan pemikir Katolik, Thomas Aquinas.
Gus Dur pada dasarnya adalah tokoh yang sangat dekat kepada wartawan, selalu terbuka untuk diwawancara, dan diundang diskusi. Suatu ketika, saya menjadi moderator dalam diskusi terbatas tinjauan politik akhir tahun dekade 1980-an, di ruang rapat Pikiran Rakyat, Jl Soekarno Hatta Bandung, yang dihadiri oleh Prof. Dr. Sri Sumantri, Dr. Alfian (almarhum), Rahman Tolleng, Gus Dur. Pada saat pembicara lain mengungkapkan pandangannya, Gus Dur tampak tertidur. Saya berbisik kepada Rahman Tolleng, “Bang, Gus Dur kelihatannya kecapaian, bagaimana ini.” Rahman Tolleng menjawab, “Tenang saja, lihat saja nanti, gagasan Gus Dur pasti nyambung.” Benar juga, Gus Dur mengomentari pandangan-pandangan pembicara sebelumnya.
**
Kini Gus Dur telah wafat. Predikat apa yang paling tepat diberikan kepada beliau? Predikat yang tepat bagi Gus Dur adalah Pejuang Kemanusiaan, walaupun banyak predikat lain yang layak dianugerahkan kepadanya. Sebagian besar pemikirannya diabdikan untuk kemuliaan kemanusiaan. Sebagian besar hidupnya merupakan rangkaian ikhtiar untuk melawan diskriminasi terhadap kemanusiaan. Tentu saja Gus Dur adalah orang yang sangat berani. Dalam ceramah di Aula Pikiran Rakyat, Jl. Asia Afrika 77, tahun 1984, Gus Dur menegaskan, bahwa beliau akan memperjuangkan kebenaran dan kemanusiaan yang diyakininya, walaupun seorang diri.
Keberanian itu ditunjukkan sewaktu menjadi Ketua Umum PB NU. Gus Dur dikritik, seringkali pandangan dan pemikirannya tidak mempertimbangkan umatnya. Dengan santai Gus Dur menjawab bahwa beliau bukanlah orang pemasaran, tetapi seorang imam, “Kan tidak pantas, kalau imam salat harus bertanya dulu kepada makmumnya ketika mau sujud.”
Keberanian Gus Dur makin tampak sewaktu beliau menjadi Presiden. Semua peraturan negara yang menerapkan diskriminasi terhadap keturunan Tionghoa dicabut. Gus Dur juga menjembatani kerukunan beragama di Indonesia. Seringkali saya terheran-heran, betapa tinggi penghormatan umat Katolik kepada Gus Dur, kadang-kadang seimbang dengan penghormatan warga NU khususnya di Jawa Timur kepada beliau. Dr. Rizal Ramli, salah seorang Menteri pada saat Gus Dur jadi Presiden, pernah melihat warga NU yang mencium ban mobil yang ditumpangi Gus Dur. Ketika ditanya, mengapa mereka mencium mobil Gus Dur, salah seorang menjelaskan, sesungguhnya mereka ingin bersalaman dengan Gus Dur dan mencium tangannya, karena tidak sempat, ya terpaksa mencium mobilnya saja. Padahal Gus Dur sudah tidak jadi Presiden lagi.
Satu hal yang tidak mungkin saya lupakan dari Gus Dur adalah dalam melakukan akrobat politik. Kelihaian dalam akrobat politik inilah yang membuat beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, padahal partai pendukungnya tidak cukup besar. Akrobat lain adalah pada tahun 1985, saat Muktamar NU di Situbondo. Waktu itu, pemerintah mewajibkan seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan berasaskan Pancasila. NU yang asalnya berasaskan Islam, harus diganti dengan asas Pancasila. Apa yang dilakukan Gus Dur dan teman-teman NU memang cukup lihai, pertama adalah melakukan islamisasi terhadap Pancasila. Sila pertama Pancasila adalah lambing dari tauhid, keesaan Tuhan, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, setelah asas Islam dalam Anggaran Dasar NU, dicantumkan satu ayat lagi, yang menegaskan bahwa aqidah NU adalah Islam. Dengan penjelasan ini, maka Pancasila dengan mudah diterima dalam Muktamar NU. Pemerintah Orde Baru puas, warga NU menerimanya. Pola NU ini diikuti oleh organisasi-organisasi Islam lainnya. Setelah Orde Baru berakhir, organisasi politik dan kemasyarakatan tidak wajib mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan ternyata partai politik yang didirikannya bersifat inklusif, merangkul semua orang, walaupun akarnya tetaplah warga NU.
Kini, Gus Dur telah wafat. Moga-moga semangat kerukunan antar beragama dan intern beragama tetap terjaga. Moga-moga diskriminasi manusia tidak ada lagi di Indonesia.***
M. Ridlo ‘Eisy, adalah wartawan senior.

Teknik Berhubungan dengan Pers

Oleh M. Ridlo ‘Eisy


Akhir kwartal pertama tahun 1999, Masyarakat Pers & Penyiaran Indonesia (MPPI) diundang Komisi I DPR untuk didengar pandangannya tentang kemerdekaan pers, dan RUU Pers. Oleh karena DPR sangat sibuk saat itu, maka selain MPPI diundang pula suatu asosiasi. Dari waktu yang disediakan Komisi I, yaitu sekitar 2 jam, didominasi oleh diskusi tentang pers antara MPPI dengan anggota DPR. Sekitar 10 menit terakhir, asosiasi itu berbicara dan acara dengar pendapat ditutup.
Keesokan harinya, tak satu pun media cetak yang memuat perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan pers yang dilakukan MPPI. Padahal MPPI sangat mengharap diskusi dengan Komisi I DPR itu mendapat peliputan yang luas, agar menjadi wacana dalam masyarakat, yang kemudian mendorong DPR untuk sesegera mungkin membahas RUU Pers. Perlu dicatat, yang tergabung dalam MPPI adalah tokoh-tokoh pers dan wartawan senior, yang didukung oleh para pemilik media di Indonesia. MPPI saat itu merasa yakin, wartawan yang hadir dalam acara dengar pendapat Komisi I DPR akan meliputnya dengan baik, karena apa yang dibahas menyangkut nasib kehidupan pers dan wartawan. Ternyata keyakinan itu sirna. Justru yang dimuat oleh media cetak di Jakarta adalah pandangan dari asosiasi, yang tidak langsung menyangkut hidup-mati pers dan nasib wartawan.
Kemudian, para aktivis MPPI bertemu di kantor Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat untuk mengevaluasi mengapa media tidak tertarik meliput perjuangan kemerdekaan pers. Perlu dicatat, SPS adalah organisasi para penerbit se Indonesia. Dari evaluasi diperoleh laporan, bahwa salah seorang aktivis MPPI melihat asosiasi itu membagi-bagikan amplop kepada wartawan di DPR, sedangkan MPPI tidak memberi apa-apa kepada wartawan.
Beberapa aktivis MPPI tergoda untuk menggalang dana untuk memberi amplop kepada wartawan, agar mendapat peliputan yang memadai. Beberapa aktivis lainnya menolak, dengan alasan MPPI tidak punya dana. Kedua, tujuan memperjuangkan kemerdekaan pers adalah perjuangan yang mulia, oleh karena itu harus dilakukan dengan cara-cara yang mulia pula. Akhirnya diputuskan untuk tidak menghalalkan amplop walaupun untuk mendukung kemerdekaan pers.
Sebagai gantinya, MPPI mengontak para pemilik media, para redakturnya, bahkan melakukan sebuah pertemuan penerbit dan editor senior di Jakarta, dan menghimbau mereka untuk membantu perjuangan kemerdekaan pers. Selain itu, setiap MPPI akan menyelenggarakan kegiatan, salah seorang aktivisnya diminta menelepon seluruh media massa terkemuka, dan mengirim faksimili undangan. Setelah kegiatan berakhir, MPPI mengirimkan press release, dan disusul dengan menelepon para editor, atau pemilik media. Akhirnya, perjuangan kemerdekaan pers di Indonesia mendapat liputan yang cukup, walaupun tetap kurang memuaskan. Jarang sekali berita perjuangan kemerdekaan pers dimuat pada halaman pertama di media cetak Indonesia.
Pengalaman MPPI itu sangat membekas di hati para aktivisnya. Sesama orang pers yang memperjuangkan kepentingan pers dan wartawan saja sangat sulit menarik perhatian wartawan di lapangan, apalagi orang lain. Apakah wartawan di lapangan hanya tertarik menulis berita, jika ada amplopnya? Apakah tidak berbahaya, jika informasi yang tersaji dalam media dikendalikan oleh mereka yang bisa menyediakan amplop bagi wartawan? Bagaimana nasib mereka yang tak punya uang untuk mendapat peliputan yang memadai? Apakah harus menderita dahulu seperti para TKI di Nunukan, untuk mendapat liputan yang memadai dari media? Masalah ini menjadi keprihatinan banyak orang, khususnya masyarakat yang menginginkan informasi yang independen, berimbang, impartial.

Isu amplop bagi wartawan
Ilustrasi di atas sengaja diungkapkan di sini untuk memberikan gambaran, betapa sulitnya berhubungan dengan pers. Selintas diperoleh kesan, dengan uang amplop, wartawan akan menulis berita, tanpa amplop tidak ada berita. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa besar dana yang dialokasikan untuk menyuap wartawan? Pada masa Orde Baru jumlah wartawan dan media tidak terlalu banyak, sehingga dana yang dikeluarkan untuk wartawan tidak terlalu besar. Sekarang ini jumlah wartawan tak terhingga, bahkan banyak di antaranya yang tanpa media. Banyak orang akhirnya kecewa, uang yang dikeluarkan sangat besar, tetapi peliputan yang diperoleh kurang memadai, bahkan seringkali terdapat kekeliruan pemberitaan.
Menghadapi masalah amplop ini, kalangan wartawan terpecah pandangannya. Satu kelompok menyatakan amplop harus ditolak, karena dianggap penyuapan dan melanggar Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menganut paham ini dan giat melancarkan kampanye anti amplop. Anggota AJI yang menerima amplop akan dipecat dan pemecatannya diumumkan. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) secara normatif menolak amplop, tetapi tidak pernah melakukan kampanye anti amplop. Satu kelompok lagi menghalalkan amplop, asal tidak mengganggu keobyektifan pemberitaan. Kelompok yang lain justru memburu amplop.
Bagi masyarakat, tentu saja sangat senang kalau tidak mengeluarkan amplop untuk wartawan, tetapi kenyataan di lapangan membuat instansi pemerintah maupun swasta selalu mengalokasikan dana untuk amplop wartawan. Asal pemberitaan yang ditulis wartawan segaris dengan tujuan instansi pemerintah/swasta, sudah dianggap memadai. Bahkan ada humas dari BUMN menyatakan bahwa amplop untuk wartawan harus selalu tersedia, dan itu dianggap wajar, sebagaimana orang punya hajatan memberi kenang-kenganan kepada tamunya. (Ternyata, hanya tamu yang berpredikat wartawan yang memperoleh kenang-kenangan itu). BUMN yang lain bahwa membuat keputusan direksi untuk memberi imbalan kepada setiap wartawan yang membawa bukti liputannya.
Sampai saat ini masalah amplop bagi wartawan sangat sulit diberantas, karena banyak sekali perusahaan dan lembaga pemerintah menyediakan dana amplop tersebut, dengan alasan-alasan yang pragmatis. Dengan uang amplop, lembaga atau perusahaan memperoleh publikasi besar dengan harga yang murah. Bayangkan, untuk memasang iklan setengah halaman broadsheet di koran lokal, suatu lembaga/perusahaan harus membayar sebesar Rp 42,5 juta, jika tarif iklan per milimeter kolomnya Rp17.500,-. Namun, hanya dengan amplop sebesar Rp2,5 juta s/d Rp5 juta, lembaga/perusahaan itu memperoleh liputan yang sama, bahkan dengan citra yang lebih tinggi dari pada iklan. Tulisan dari wartawan dianggap lebih netral daripada iklan.
Beberapa perusahaan media sekarang ini melarang wartawannya menerima amplop, dengan alasan bukan sekadar idealisme, tetapi juga masalah bisnis. Amplop bagi wartawan itu pada akhirnya mengurangi pendapatan iklan.

Dana yang diperlukan
Terlepas dari isu amplop untuk wartawan, berhubungan dengan media memerlukan dana khusus. Besar kecilnya dana ditentukan oleh kebutuhan dan situasi yang sedang dihadapi. Dana untuk media biasanya diturunkan dari anggaran pemasaran, khususnya anggaran promosi. Jika pemasaran mempunyai ambisi untuk meningkatkan pangsa pasar, maka anggaran promosi pun meningkat pula. Jika citra perusahaan/lembaga terancam karena kecelakaan atau kesalahan, dana untuk promosi pun ditingkatkan secara khusus pula, agar citra tidak rusak.
Anggaran promosi pada suatu perusahan biasanya dibagi menjadi empat, yaitu untuk sales promotion, personal selling, publisitas, dan iklan. Dana untuk berhubungan dengan pers masuk ke dalam mata anggaran publisitas dan iklan, yang pelaksanaannya dapat dipadukan dengan kegiatan sales promotion dan personal selling. Katakanlah, dalam sebuah pameran, sebuah perusahaan menyelenggaran demonstrasi peralatan yang dijual. Pada saat itu diundang para wartawan untuk meliputnya. Dengan demikian untuk satu peristiwa diperoleh dua manfaat, yaitu pertama demonstrasi memperoleh perhatian langsung dari pengunjung, dan kedua publisitas yang menarik masyarakat yang tidak sempat berkunjung, agar mengunjungi demonstrasi itu atau langsung membelinya.
Bagi sebuah pabrik yang menjual barang-barang konsumsi, masyarakat secara kongkret menyaksikan atau merasakan barang-barang itu. Bagi organisasi non pemerintah yang bergerak memberdayakan masyarakat menuju masyarakat sipil, seringkali produk atau jasanya bersifat abstrak, dan seringkali bersifat low yielding project, yaitu hasilnya agak lama dapat dirasakan, diperlukan tindakan ekstra untuk melakukan promosi. Wacana perlu dikembangkan, sehingga masyarakat turut berpartisipasi membentuk masyarakat sipil yang cocok untuknya. Pengembangan wacana dapat berbentuk penyuluhan, semacam personal selling; diskusi/ceramah/seminar semacam sales promotion; publisitas pada media massa; dan iklan yang seringkali berbentuk pariwara. Biasanya yang dilakukan organisasi non pemerintah bukan hanya sosialisasi, tetapi juga internalisasi terhadap gagasan-gagasan yang dikembangkan bersama-sama. Untuk itu diperlukan energi, dana, dan waktu yang lebih besar daripada memasarkan permen atau rokok. Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, perusahaan rokok yang lebih mudah memasarkan produknya mempunyai dana yang sangat banyak untuk promosi, sedangkan ornop yang lebih sulit memasarkan gagasannya mempunyai dana yang sangat terbatas. Untuk itulah, ornop perlu menguasai beberapa teknik berhubungan dengan media, agar dana yang terbatas bisa tetap efektif.

Strategi dan perencanaan media
Sebagaimana pengalaman MPPI dalam memperjuangkan kemerdekaan pers, pertama-tama yang harus dirumuskan untuk menyusun strategi media adalah memahami benar apa yang diperjuangkannya. Setelah tujuan terumus dengan baik, maka setiap organisasi perlu merumuskan fungsinya, dan menyadari benar keadaannya. Langkah selanjutnya, adalah menjawab pertanyaan apa yang disiarkan melalui media? Dalam melakukan kegiatan itu, anda atau organisasi anda bekerja sendirian atau bekerja bersama-sama? Jika bersama-sama, apakah diperlukan semacam koalisasi, untuk menyatukan sumber daya yang tersedia. Dan yang terpenting, apakah anda atau teman anda mempunyai kenalan dengan orang-orang media. Dalam pengalaman MPPI, walaupun tidak mempunyai dana, tetapi karena hampir setiap anggotanya punya teman dengan orang-orang media (bahkan anggota MPPI pun adalah orang media) maka publikasi perjuangan pers relatif memadai.
Setelah tujuan kegiatan dan organisasi sudah dirumuskan dengan baik, susunlah pesan yang jelas, langsung, dan sederhana agar mudah dipahami. Untuk itu carilah masukan sebanyak-banyaknya dalam menyusun pesan yang akan disiarkan. Apakah pesan itu berbentuk hard news atau dalam bentuk tulisan khas (feature).
Dalam penyusunan pesan itu harus mempertimbangkan masyarakat yang dituju, apakah pria atau wanita, kalangan umum atau kelompok terpelajar, serta latar belakang sosialnya. Pesan untuk anak-anak akan berbeda bentuknya dengan pesan untuk orang dewasa. Kemudian perlu dipertimbangkan media apa yang digunakan untuk mencapai masyarakat yang dituju. Untuk anak-anak, gunakankan majalah anak-anak, atau progam kanak-kanak pada televisi atau rasio. Untuk orang dewasa, gunakan majalah umum, atau program-program untuk orang dewasa pada televisi dan radio. Jika manajer promosi atau public relation kesulitan menuliskan pesan itu, carilah wartawan untuk membantu menuliskannya. Bantuan penulisan seorang wartawan akan memudahkan penyiaran pesan pada media massa. Perlu juga diperhatikan dalam penulisan pesan, apakah untuk membuka wacana, mempengaruhi masyarakat, atau membujuk pada pemimpin politik/masyarakat untuk bertindak.
Pemilihan media perlu dipertimbangkan dengan cermat. Apakah cukup dengan menggunakan media cetak lokal, atau harus menggunakan media cetak nasional. Apakah diperlukan bauran media, yaitu dengan menggunakan media cetak, radio, televisi, atau gabungan semua media yang tersedia. Semua itu tergantung pada tingkat keperluan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Setelah semuanya selesai, kembalilah ke masalah dana yang tersedia, apakah mungkin biaya untuk media dapat ditekan dengan cara meminta diskon kepada media yang telah dipilih.
Dalam menyusun strategi dan rencana media, Rina Jimenes David dari the Philippine Daily Inquirer menyarankan:
“Organisasi wanita harus membangun hubungan jangka panjang yang bersahabat dengan media, dan bukan sekadar memperoleh publisitas jangka pendek. Membangun hubungan melalui kontak berkala, melanggan majalah dan publikasi lain, serta mengundang wartawan untuk mengikuti pelatihan untuk isu-isu khusus, bukan sekadar memperoleh teman, tetapi juga mendapatkan mitra kerja untuk memanfaatkan media.”

Pahami pengertian berita dan kriteria pemuatannya
Untuk mempermudah memperoleh dukungan media, pahamilah pengertian berita dan kriteria pemuatan pada tiap media. Media nasional akan mempunyai kriteria yang lebih ketat daripada media lokal, karena media lokal selalu ingin lebih akrab kepada audiennya. Yang dimaksud dengan berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, laporan, pemberitahuan, pengumuman.
Sedangkan S.M. Ali menjelaskan, berita adalah informasi yang hangat. Ia menguraikan berita adalah laporan kejadian yang harus tepat pada waktunya, ringkas, cermat, dan menarik perhatian orang. Bagi Walter Cronkite berita adalah sesuatu yang luar biasa dan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Untuk menentukan apakah sesuatu itu layak disebut berita, maka perlu ditanyakan apakah sesuatu itu mempunyai dampak yang besar atau sangat menarik. Yang disebut dampak suatu berita kemungkinan bisa segera terjadi, atau segala sesuatu yang bakal terjadi nanti. Sedangkan suatu laporan dapat dianggap menarik perhatian, walaupun kejadian itu hanya punya dampak yang kecil bagi kehidupan kita. Oleh karena itulah John Herbert mendefinisikan berita sebagai fakta yang baru terjadi, yang menarik perhatian masyarakat luas, dan dianggap penting oleh sebagian besar audience.
Menurut BBC, berita didefinisikan secara lebih spesifik:
Berita adalah informasi baru yang dilaporkan secara jujur dan akurat tentang peristiwa –apa saja, di mana saja- yang baru terjadi di dunia ini dalam kerangka latar belakang berita sebelumnya yang juga dilaporkan secara jujur dan akurat. Berita itu dipilih secara fair oleh wartawan yang terlatih dan terbebas dari sikap redaksi, motif politik, dan keberpihakan. Sesuatu dapat disebut berita jika dianggap menarik dan penting oleh audience di mata wartawannya, kemudian disampaikan secara objektif dan berani tetapi harus menghormati hukum yang berlaku dan aturan intern BBC mengenai cita rasa dan standar redaksi.
Secara umum ada lima pertimbangan utama yang menjadi dasar penentuan suatu berita yaitu, pertama, konsekuensi yang ditimpulkan oleh suatu peristiwa. Seberapa besar dampak peristiwa itu kepada masyarakat? Jika dampaknya besar, maka peristiwa itu menjadi berita penting. Kedua adalah kedekatan dengan khalayak (proximity). Seberapa dekat peristiwa itu terjadi. Jika peristiwa itu terjadi di sekitar khalayak media, maka hal itu dianggap layak menjadi berita. Sebagai contoh, bagi media di Bandung kematian lima orang akibat muntaber, lebih penting daripada kematian 100 orang Amerika Serikat yang terkena antrak. Ketiga adalah waktu. Berita itu seperti makanan, bahkan lebih cepat basi daripada makanan. Semakin segar dan panas berita itu, semakin baik. Peristiwa yang sudah lama terjadi dianggap sebagai berita basi, yang tidak layak muat. Apalagi banyak sekali media elektronik yang menyelenggarakan siaran langsung, sehingga masyarakat menyaksikan peristiwa yang sedang terjadi. Keempat adalah keunikan suatu peristiwa. Semakin jarang dan semakin mengejutkan suatu peristiwa, semakin layak sebagai berita. Di kalangan wartawan dikenal pemeo “Kalau anjing menggigit orang, itu bukan berita; kalau orang menggigit anjing, itu baru berita.” Kelima adalah peristiwa yang menyentuh perasaan. Semakin dalam peristiwa itu menyentuh perasaan, semakin tinggi nilai beritanya.
Untuk mempermudah wartawan dalam mencari berita, Henshall dan Ingram memberi beberapa petunjuk asal berita . Ia menguraikan beberapa bagian kehidupan yang layak untuk menjadi berita, sebagai mana terurai di bawah ini, dengan tambahan beberapa ilustrasi tentang peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini.

Konflik
Termasuk dalam kategori ini : perang, pemogokan, revolusi, tawuran, pemilihan umum dan lain-lain. Serangan AS ke Afghanistan selalu menarik. Pemogokan karyawan Telkom Jawa Barat, PT Dirgantara Indonesia selalu menarik perhatian.

Bencana dan tragedi
Termasuk di dalamnya adalah kecelakaan udara, tabrakan kereta, kapal tenggelam, letusan gunung api, gempa bumi atau tragedi kemanusiaan lainnya.

Pembangunan dan perkembangan
Pembangunan selalu menjadi berita di negara berkembang. Laporan harus selalu terfokus pada bagaimana pembangunan itu mempengaruhi kehidupan manusia, untuk kebaikan atau sebaliknya. Gagasan baru atau perkembangan suatu daerah bisa mendorong gagasan di daerah lain.

Kejahatan
Setiap kejahatan bisa menjadi berita, apakah itu pelanggaran lalu lintas, pencurian, korupsi, penipuan, perkosaan atau pembunuhan. Kejahatan yang lebih serius atau yang luar biasa biasanya menjadi berita yang lebih besar.

Uang
Segala berita tentang uang selalu menarik perhatian orang. Melemah atau menguatnya rupiah terhadap dolar AS selalu menjadi perhatian orang. Demikian pula kenaikan pajak, biasya sekolah, tuntutan ganti rugi selalu menarik perhatian orang.

Perlawanan kaum tertindas
Salah satu fungsi tradisional jurnalis ialah membela hak-hak orang kecil, khususnya yang tertindas seperti seorang prajurit melawan jenderal yang tidak adil, orang yang tak bersalah menghadapi tuntutan palsu, atau yang miskin melawan eksploitasi pengusaha.

Agama
Ada dua tipe berita agama. Pertama, kejadian yang mempengaruhi kehidupan orang beragama, seperti pembangunan tempat ibadah. Kedua, pernyataan dari pemimpin agama mengenai urusan moral atau keagamaan, seperti mengenai pernyataan jihad atau tidak halalnya suatu makanan.

Selebritis
Tokoh masyarakat membuat berita. Apa yang dilakukan tokoh di muka umum, kehidupan yang mereka jalani dan bagaimana mereka tampil, semuanya sangat menarik. Terlebih lagi berita tentang skandal, perselingkuhan, korupsi yang dilakukan para selebritis.

Kesehatan
Banyak orang sangat memperhatikan kesehatannya. Mereka tertarik pada berita tentang penyembuhan tradisional, riset obat-obatan, rumah sakit dan klinik.

Seks
Masyarakat tertarik pada seks, walaupun mereka tidak mendiskusikannya secara terbuka. Banyak berita tentang seks, meliputi tingkah laku yang keluar dari norma yang diterima secara umum oleh masyarakat.

Cuaca
Cuaca bisa mempengaruhi rutinitas sehari-hari masyarakat dan menjadi menarik bila cuaca keluar dari kebiasaannya misalnya temperatur yang luar biasa tinggi atau rendah, atau curah hujan yang luar biasa tinggi atau rendah.

Makanan dan minuman
Kekurangan dan kelebihan pangan, kegagalan panen dan keberhasilan panen, selalu menjadi berita menarik.

Hiburan
Berita tentang musik, tarian, teater, film, ukiran, dan informasi seni budaya selalu menarik perhatian orang, apalagi bila kegiatan seni itu dilakukan oleh selebritis di bidang seni-budaya.

Olahraga
Hampir semua cabang olahraga mempunyai pengemarnya. Mereka akan memperhatikan berita olahraga yang digemarinya.

Kemanusiaan
Segala segi tentang kehidupan manusia selalu menarik perhatian orang, apalagi bila berita itu dilaporkan dalam bentuk human interest. Misalnya, tragedi TKI di Nunukan, Kalimantan Timur.

Dengan mengetahui kriteria dan jenis berita yang disenangi media, manajer promosi atau ornop dapat menyesuaikan diri. Manajer promosi pertunjukan musik, segera mengkategorikan beritanya ke dalam hiburan, dan untuk lebih menarik perhatian media, ia perlu memberi bobot tambahan yaitu keunikannya, atau keuntungan pertunjukan digunakan untuk kemanusiaan. Ornop yang bergerak pada lingkungan hidup mungkin saja menonjolkan informasinya pada kriteria pertama, yaitu dampat yang akan menimpa masyarakat lingkungan sekitar pabrik. Kriteria pertama ini segera menarik media lokal karena kedekatannya. Pemberitaannya pun dapat digolongkan kepada banyak kategori, misalnya konflik antara pemilik pabrik dengan masyarakat sekitarnya. Jika masyarakat dalam keadaan tertindas, maka dapat digolongkan perlawanan kaum tertindas. Jika pencemaran itu mengakibatkan korban, maka dapat digolongkan pada bencana dan tragedi, serta kemanusiaan.

Menulis press release atau surat pembaca
Salah satu tugas elementer seorang staff public relation adalah menyusun press release, yang menyajikan informasi tentang kegiatan lembaga sesuai dengan format standar. Biasanya press release hanya satu halaman, atau paling banyak dua halaman. Tujuan penulisan press release adalah untuk menyampaikan isu/masalah yang diharapkan menarik perhatian media.
Menulis sebuah press release, seperti menulis berita yang lainnya, harus mengandung unsur 5 W dan 1 H, yaitu What, Who, Where, When, Why dan How. Sebuah berita yang baik harus menuturkan kejadian apa, siapa pelakunya/korbannya, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana kejadian itu terjadi. Kesemua unsur itu dimuat dalam satu teras berita, tetapi karena terlalu panjang, biasanya teras berita itu ditulis dalam dua paragraf. Paragraf pertama diupayakan mengandung informasi yang paling penting dan menarik, paragraf kedua melengkapi paragraf pertama, dan seterusnya disusunlah tulisan yang semakin ke bawah, informasi yang dikandungnya semakin rendah tingkat kepentingannya. Struktur berita ini biasa disebut dengan piramida terbalik.
Penulisan press release yang paling penting adalah teras beritanya. Jika teras berita kurang menarik, gantilah, dan cari yang lebih menarik dan penting. Biasanya teras berita menentukan, apakah berita itu layak muat atau tidak. Untuk melengkapi press release, public relation sering melampirkan brosur atau leaflet, beserta contact person yang dapat dihubungi sewaktu-waktu untuk kelengkapan berita.
Setelah selesai menulis press release, kirimkanlah tulisan itu kepada orang yang tepat, yaitu wartawan yang membidanginya. Jika dikirim melalui sekretariat redaksi, seringkali membutuhkan waktu agak lama sampai kepada pemuatannya. Jika tidak ada wartawan yang membidangi masalah itu, carilah redaktur atasannya. Untuk itu setiap public relation yang baik selalu mencatat nama dan nomor telepon wartawan dan editor yang sesuai dengan bidang garapannya. Mereka juga mengenal waktu deadline media tersebut, sehingga dapat menyesuaikan diri dalam pengiriman berita.
Pemuatan press release tergantung pada penting-tidaknya isi beritanya. Jika sangat penting, akan dimuat halaman depan. Namun, sangat jarang berita press release mendapat kehormatan seperti itu. Seringkali press release dimuat di halaman dalam, dengan risiko jumlah pembacanya kurang dibandingkan bila dimuat di halaman depan.
Banyak ornop kini lebih senang menulis surat pembaca daripada press release, karena lebih mudah, seperti surat biasa. Yang terpenting surat pembaca banyak dibaca, nyaris setara dengan halaman pertama. Bandung Peduli pernah menulis press release untuk mencari relawan baru, dan dimuat pada halaman dua Pikiran Rakyat. Dari pengumuman itu yang mendaftar hanya dua orang. Kemudian Bandung Peduli mengulangi sekali lagi dengan menulis surat pembaca pada koran yang sama, dan yang mendaftar lebih dari 160 orang. Kriteria pemuatan untuk surat pembaca juga tidak terlalu ketat, dan ruang yang disediakan cukup luas.
Kecenderungan inilah yang membuat banyak orang memilih surat pembaca untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara luas.

Gembar 1: Piramid Terbalik dan Piramid Feature

Piramid Terbalik Piramid Feature

LEAD LEAD

PERANGKAI PERANGKAI
(BRIDGE)

TUBUH

TUBUH


PENUTUP



Tipe berita
Dalam melaporkan berita, wartawan mengenal dua tipe berita. Yang pertama adalah hard news, yang merupakan peristiwa yang berbicara sendiri dan berteriak untuk segera dilaporkan. Hard news lebih mudah untuk ditulis, misalnya berita bencana di Filipina. Kompas (Jumar, 9 November 2001) menulis : “Sampai hari Kamis (8/11), sebanyak 110 orang tewas dan 291 orang lainnya masih hilang, setelah topan tropis Lingling melanda Filipina selatan selama tiga hari terakhir…”
Yang kedua adalah soft news, yaitu berita yang tidak terlalu keras dan factual, tetapi ia tetaplah berita yang lahir dari keterampilan menulis. Soft news seringkali menggambarkan latar belakang suatu peristiwa. Misalnya dalam bencana alam di Filipina itu, seorang wartawan menemukan seorang bayi yang selamat dari amukan topan, tetapi bapak, ibu, dan seluruh saudaranya tewas. Wartawan itu dapat mengangkat nasib seorang bayi tanpa keluarga dalam menyongsong masa depan kehidupan, dan bagaimana beberapa orang mengulurkan tangan untuk mengambilnya sebagai anak angkat.
Berita soft news seringkali menjelma menjadi human interest. Hampir setiap media menyisipkan human interest untuk khalayaknya, sebagai bumbu dari berita hard news yang sering mendominasi ruang dan waktu. Bahkan majalah berita lebih menonjolkan soft news daripada hard news, karena hard news telah habis digarap oleh media elektronik dan surat kabar. Tulisan human interest ini digarap secara cermat oleh wartawan dan redakturnya karena manusia selalu tertarik akan berita tentang manusia.
Herbert mengatakan, orang ingin mendengar tentang orang lain karena sesungguhnya ia ingin mendengar tentang dirinya sendiri. Human interest adalah berita yang abadi, tidak lekang oleh waktu, dan harus ditampilkan sejajar dengan berita lainnya. “Berita harus dilihat dari sudut pandang manusia, bukan hanya sebagai fakta yang keras dan dingin. Semua berita, semua fakta, harus ditujukan untuk kebaikan manusia, dengan sebisa mungkin, menerjemahkan fakta dan berita dari suatu peristiwa ke dalam pengertian manusia.”

Menulis artikel
Di samping mengandalkan wartawan, ada baiknya ornop dan siapa pun yang bertugas pada pemasaran untuk meluangkan waktu menulis artikel sendiri. Dengan menulis artikel, seseorang dapat menyampaikan gagasan secara tuntas, tidak perlu mengeluarkan uang, bahkan penulisnya memperoleh honorarium dari media yang memuatnya. Penulisnya terkenal, dan jika ia pegawai negeri akan mendapat tambahan kredit poin untuk kenaikan pangkat.
Jangan ragu-ragu mulai menulis artikel. Langkah pertama tuliskan setiap gagasan yang berkelebat dalam pikiran anda, jangan ditunda-tunda walaupun ditulis dalam secuil kertas. Jangan percaya kepada kemampuan mengingat anda , karena banyak masalah dan informasi membanjiri otak anda, sehingga seringkali gagasan indah itu terpinggirkan. Begitu ada kesempata, uraikanlah gagasan itu ke dalam outline (kerangka) tulisan dilengkapi data yang tersedia.
Hampir semua tulisan yang ada berupa problem solution, dengan demikian penyusunan kerangka tulisan dapat mengikuti teknik pemecahan masalah, yang dimulai dari Situation Analysis, Problem Analysis, Decision Analysis, dan Potential Problem Analysis. Sengaja ditulis dalam bahasa Inggris, karena ringkasannya mudah dihapal yaitu SAPADAPPA. Setelah kerangka tulisan terisi, maka dengan mudah dinarasikan dalam sebuah artikel yang mengalir. Pembuatan kerangka tulisan ini sangat membantu, agar seseorang tidak tersesat di tengah-tengah proses menulis, karena munculnya gagasan-gagasan baru.
Pembuatan kerangka tulisan bukan hanya diperlukan oleh penulis pemula, tetapi juga penulis kawakan, apalagi jika ia sedang dikejar deadline dan sedang mengalami kejenuhan yang luar biasa. Dengan bantuan kerangka tulisan, seseorang didorong untuk lebih cepat menuntaskan gagasannya, dan menguji ulang gagasan itu sampai pantas untuk diterbitkan.
Setelah tulisan selesai, wajib bagi penulis untuk membaca ulang, apakah ada kekeliruan, atau kekuranglogisan, atau kekurangan data dan pustaka. Jika terdapat kekurangan, lengkapi dengan data dan pustaka, tulis kembali sekali lagi.
Jika masih ada waktu, mintalah teman untuk membaca tulisan anda, dan mintalah komentar. Jika ia menganggap ada kekurangan, sempurnakanlah sekali lagi, dan mintalah ia membaca ulang. Jika benar-benar meyakinkan, barulah kirim ke media. Proses membuat tulisan yang sempurna memang memerlukan waktu lama, tetapi itu jauh lebih baik daripada sembrono. Menulis yang nikmat adalah dengan melibatkan seluruh kepribadian, pikiran dan perasaan.
Perlu diingat di sini, menulis itu bagaikan berenang. Betapa pun seringnya seseorang mendengar ceramah atau membaca buku tentang renang, ia tetap tidak bisa berenang, selama ia tidak menceburkan diri ke kolam renang. Orang hanya bisa menulis dengan baik jika ia terus berlatih menulis.

Gambar 1. Flowchart Proses Penulisan Artikel










































Bahasa jurnalistik dan patokan dalam menulis
Untuk menulis press release maupun artikel, penulis diharapkan menggunakan bahasa jurnalitik. Pada dasarnya bahasa Indonesia yang digunakan media massa adalah bahasa baku sebagaimana digunakan dalam situasi resmi, baik bahasa lisan maupun tulisan. Terkadang ada wartawan yang secara sengaja mengunakan bahasa yang tidak baku, bahkan terkadang menggunakan bahasa lain, untuk memberi warna tulisan, tetapi hanya satu-dua kalimat, dan kemudian kembali kepada bahasa baku.
Walaupun sama-sama menggunakan bahasa baku, Rosihan Anwar menyatakan, bahasa pers ialah salah satu ragam bahasa. “Bahasa yang digunakan oleh wartawan dinamakan bahasa pers atau bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat khas yaitu: singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik,” katanya. Bagi mereka yang berminat menjadi wartawan atau menjadi penulis sangat disarankan membaca buku karangan H. Rosihan Anwar, yang berjudul “Bahasa Jurnalistik Indonesia dan Komposisi” (Departemen Penerangan, 1979).
Dalam buku itu, Rosihan Anwar menegaskan bahwa bahasa jurnalistik Indonesia harus mengindahkan kaidah tata bahasa. Ia memberi beberapa patokan dalam menulis sebagai berikut:

1. Gunakan kalimat-kalimat pendek
• Jangan menulis kalimat panjang karena dapat membingungkan pembaca/pendengar, sehingga mereka perlu membaca ulang untuk memahaminya. Ingat pembaca/pendengar tidak mempunyai waktu yang banyak untuk membaca/mendengar/ memonton media massa.


2. Gunakan bahasa biasa yang mudah dipahami orang
• Setiap wartawan harus membayangkan siapa pembacanya/pendengarnya. Khalayak media massa terdiri atas aneka ragam manusia dengan tingkat pengetahuan berbeda. Untuk itu gunakanlah bahasa yang biasa, sederhana, jernih pengutaraannya, sehingga mudah dipahami orang. Rosihan mengingatkan, bahasa ialah alat untuk menyampaikan informasi.

3. Gunakan bahasa tanpa kalimat majemuk
• Gunakan kalimat yang sederhana, yang terdiri atas subyek (S), predikat (P), dan obyek (O). Hindari penggunaan kalimat majemuk. Jika perlu pisahkan kalimat panjang menjadi beberapa kalimat.

4. Gunakan kalimat aktif, bukan pasif.
• Kalimat aktif lebih hidup dan bergaya daripada kalimat pasif. “Si Amat memukul si Polan” lebih bertenaga daripada “Si Polan dipukul oleh si Amat”.

5. Guanakan bahasa padat dan kuat.
• Buanglah atau kurangilah kalimat atau frasa yang berbunga-bunga, apalagi jika tidak diperlukan.

6. Gunakan bahasa positif, bukan bahasa negatif.
• Rosihan memberi contoh “Sondang menolak penataran wartawan” lebih jelas dan tegas daripada “Sondang tidak menghendaki penataran wartawan”.

Sangat menarik uraian John Herbert (2000) tentang bahasa jurnalisme . Semula wartawan menulis berita seperti sastrawan menulis prosa. Mereka menggunakan bahasa sastra yang berbunga-bunga. Wartawan atau penulis dari tempat yang jauh mengirimkan laporannya dengan pos, dan media cetak yang mempublikasikannya terbit secara berkala, sebulan sekali atau seminggu sekali.
Lalu muncullah telegram seiring dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat. Media cetak terbit setiap hari, dan membutuhkan informasi dari wartawannya dari berbagai tempat. Mereka menggunakan telegram untuk mengirim beritanya, yang biayanya diukur tiap kata, sehingga gaya tulisan yang panjang dan berbunga-bunga dianggap suatu kemewahan. Penerbit memaksa wartawannya untuk menulis berita sesingkat dan sepadat mungkin. Dan jadilah berita-berita media cetak bergaya telegram style.
Sekitar tahun 1960-1970, pemberitaan telegram style dikritik, karena menjemukan orang, yang kemudian mendorong lahirnya new journalisme. Di Indonesia, gaya jurnalisme baru itu dianut oleh majalah Tempo yang memposisikan medianya sebagai “Enak Dibaca dan Perlu”. Keenakan untuk dibaca dinomorsatukan, namun tetap perlu dibaca. Sedangkan suratkabar harian tetap mempertahankan gaya konvensionalnya dengan berbagai penyempurnaan, dan menyisipkan gaya jurnalisme baru dalam laporan-laporan human interest.
Mengenai bahasa jurnalistik penyiaran, Herbert mengatakan, gaya bahasa radio adalah informal, akrab, sederhana, dan mudah dipahami. Penyiar mengingatkan kepada pendengarnya, percakapan lisan –bukan cetak- adalah dasar bahasa. Media cetak hanya menyuguhi bahasa satu dimensi. Media cetak menunjukkan huruf, tapi tidak menampilkan bentuk bahasa yang lengkap, mulai dari irama, tekanan, aksen, kualitas suara. Para penyiar mengubah budaya percakapan dari bahasa elite ke pola masyarakat umum.
Untuk menulis berita yang singkat dan sederhana, Rosihan Anwar menganjurkan para wartawan menerapkan ekonomi kata . Rosihan mengutip kata-kata Walt Whitman, “Kesederhanaan (simplicity) ialah kejayaan ekspresi.” Menurut Goenawan Mohamad, upaya penghematan dilakukan dalam dua lapisan, yaitu unsur kata dan unsur kalimat. Salah satu cara dalam menerapkan ekonomi kata adalah menghindari kata-kata mubazir. Menurut Rosihan, kata mubazir ialah kata yang bila tidak dipakai tidak akan mengganggu kelancaran komunikasi. Kata mubazir ialah kata yang sifatnya terasa berlebih-lebihan. Kata mubazir ialah kata yang bila dihilangkan dari sebuah kalimat malahan akan membantu memperlancar jalan bahasa dan membuat kalimat itu lebih kuat kesannya. Beberapa kata mubazir yang dapat dihilangkan antara lain kata bahwa, adalah, telah, untuk, dari, jamak, di mana, hal mana, yang mana, dan lain-lain.

Jumpa pers
Langkah lain yang sering dilakukan dalam teknik berhubungan dengan pers adalah dengan menyelenggarakan jumpa pers dan jurnalistic trip.
Tujuan utama jumpa pers adalah untuk menyiarkan informasi secara luas dengan menggunakan semua media yang tersedia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun karena terlalu banyaknya wartawan, sekarang ini sumber berita mengundang beberapa wartawan saja untuk menghadiri jumpa pers itu. Dengan sekali jumpa pers, diharapkan informasi tersebar melalui televisi, radio, media cetak, dan internet. Setiap jumpa pers di Indonesia diperlukan dana, minimal untuk konsumsi bagi wartawan yang hadir. Biasanya, wartawan televisi selalu memerlukan uang transport untuk melakukan peliputan, kecuali Metro TV. Wartawan tulis dan radio juga perlu uang transport. Hanya sedikit perusahaan media yang secara tegas melarang wartawannya menerima uang amplop.
Acara jumpa pers merupakan acara yang rawan. Jika terjadi kesalahan sedikit saja dan tidak disengaja, akan tersiar sangat luas, dan membawa dampak yang sulit diperkirakan. Untuk itu, siapa pun yang menyelenggarakan jumpa pers, sebaiknya mempersiapkan diri, bahkan kalau perlu melakukan latihan terlebih dulu, yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan yang mungkin dilontarkan wartawan, dan mempersiapkan jawaban yang setepat-tepatnya.
The golden rule untuk menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara atau jumpa pers adalah menyatakan kebenaran. Berterus terang menyatakan tidak tahu jawaban atas pertanyaan wartawan, jauh lebih baik dari pura-pura sok tahu dan melakukan kebohongan. Untuk itu persiapkanlah tiga masalah terpenting yang ingin anda sampaikan. Ingatlah tiga isu utama itu dan jadikan sebagai “islands of safety”. Kembalilah kepada tiga pokok masalah itu selama wawancara, betapa pun lamanya. Sebisa mungkin masalah pokok yang anda ungkapkan tak lebih dari tiga isu, karena semakin banyak akan semakin sulit diingat, dan dalam wawancara jangan sampai terpancing untuk mengangkat isu baru yang belum dipersiapkan. Jika hal itu terjadi, wartawan mempunyai kesempatan untuk menyeret yang diwawancarainya sesuai dengan kehendak hatinya. Abla Al-Nowais, pemimpin redaksi Zahrat Al-Khaleej mengingatkan, agar orang yang diwawancarai jangan sampai terjerumus ke dalam jebakan wartawan, misalnya dengan membuat marah dan pernyataan anda saling bertentangan.
Hal-hal teknis juga perlu disimak dengan cermat, antara lain kapan waktu wawancara berlangsung. Usahakan hadir di tempat wawancara atau jumpa pers 30 menit sebelumnya. Keterlambatan hadir bisa merusak suasana, bahkan membuat semua persiapan dan latihan berkurang maknanya. Ketahui pula siapa wartawan yang akan mewawancarai, bacalah biodatanya dan beberapa karya yang pernah ditulisnya. Perhatikan pula, apakah anda menjadi pembicara tunggal dalam jumpa pers itu atau bersama dengan orang lain. Pilihlah tempat duduk yang paling strategis, yaitu yang dekat dengan mikrofon dan mudah melihat/dilihat para wartawan. Tanya dulu kepada pewawancara, berapa lama anda mempunyai kesempatan bicara, dan sampaikan tiga isu utama dalam waktu setepat-tepatnya. Jangan lupa pula memberikan nama anda dengan jelas, termasuk ejaan dan organisasi yang anda wakili.
Secara khusus, hati-hatilah jika dalam jumpa pers itu ada media elektronik yang akan menyiarkan langsung. Kesalahan yang anda perbuat tidak bisa dikoreksi lagi. Dan, seringkali pertanyaan wartawan elektronik sangat memojokkan dan tajam. Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang menjebak:

1. Diadu domba
T: Wah, itu merupakan cara kotor yang dilakukan lawan politik anda. Bukankah begitu? Lalu, apa yang anda lakukan untuk menghadapinya?
J: Ingat, jika anda bergulat dengan babi di kubangan lumpur, maka kedua-duanya akan penuh lumpur. Jangan mau main seperti itu. Daripada menjelekkan lawan anda, sebaiknya anda menjawab: “Sonny, hanya pelakunya yang dapat menjelaskan. Lebih baik anda bertanya langsung kepadanya, agar mendapat informasi yang tepat. Yang ingin saya tegaskan adalah ….” Teruskan dengan apa yang ingin anda sampaikan, dengan cara yang baik.

2. Fakta yang salah
T: Jadi, ini berarti pabrik anda tidak mentaati peraturan pemerintah…
J : Hindari memberi tanggapan yang keras atas kekurangcermatan pewawancara. Koreksilah dengan sabar.
Sebaliknya, Bung/mbak. Fakta menunjukkan, kami selalu mentaati semua peraturan yang ada.
Lalu beberkan fakta yang mendukung pernyataan anda.
Jika seandainya anda tidak tahu keakuratan reporter itu, nyatakanlah bahwa anda belum dapat memberi komentar.
Ah, yang benar. Saya belum dapat informasi secara rinci. Tapi, biasanya kami selalu mentaati peraturan.
Usahakan cepat keluar dari jebakan ini, misalnya dengan mengganti subyek pembicaraan yang anda kuasai.

3. Penafsiran atas pertanyaan anda
T: Jadi, perusahaan anda tidak akan melayani masyarakat di sekitar pabrik anda, benarkah?
J: Hindari penafsiran yang tidak cocok dengan ucapan anda. Dalam kasus ini, berhentilah sejenak, lalu katakan:
Rosa, saya tadi mengatakan, kami tidak mampu memberi pelayanan di luar batas anggaran yang kami miliki.

4. Pilih kata-kata sendiri
T: Dari kebijakan yang ada sekarang, apakah Presiden kita itu bodoh?
J: Perhatikan, mengulangi pertanyaan wartawan seperti itu, hanya akan mempertegas tuduhannya, walaupun anda tidak setuju dengan pandangan wartawan. Misalnya, anda menjawab, Presiden tidak bodoh dengan mengambil kebijakan itu. Jawaban itu menimbulkan pertanyaan bagi audience, benarkah Presiden kita benar-benar bodoh.
Jangan gunakan kata-kata yang tidak anda inginkan, dan hindari perdebatan dengan wartawan.
Sebaliknya, Indra, setelah kami teliti isu ini, pendekatan yang benar adalah sebagai berikut …
Dan teruskan dengan menekankan hal-hal yang positif. Dengan cara seperti anda dapat menyampaikan pandangan sendiri, tanpa perlu menyudutkan kebijakan Presiden.


Membangun kedekatan dengan wartawan
Secara umum teknik berhubungan dengan pers adalah dengan cara membangun kedekatan dengan wartawan. Salah satunya adalah dengan mengundang wartawan untuk mengikuti jurnalistic trip. Rute perjalanan dibuat sedemikian rupa, sehingga wartawan menulis sesuai dengan yang anda inginkan. Jika anda ingin wartawan menulis tentang perkembangan masyarakat sipil yang sedang diperjuangkan oleh beberapa ornop, tidak perlu wartawan itu diberi tahu ketidakkompakan antar ornop, atau hal-hal yang buruk lainnya.
Salah satu untuk mengenal wartawan dengan baik adalah dengan cara mengundang wartawan untuk menjadi pembicara dalam satu seminar atau diskusi. Dengan acara itu anda dapat menilai tingkat intelektualitas dan profesionalitas wartawan itu. Jika anda kecewa dengan penampilannya, carilah wartawan lain yang cocok dengan bidang anda. Seringkali, banyak organisasi yang meminta wartawan menjadi salah seorang pengurus, dengan demikian kontak kepada media menjadi lebih mudah.
Ada beberapa tip untuk menghadapi wartawan. Pertama, hampir semua wartawan menyukai konflik, karena berita konflik selalu menarik pembaca, dan menjadi salah satu kriteria layak muat. Oleh karena itu, arahkan wartawan untuk menulis konflik yang menguntungkan (perusahaan/organisasi) anda. Kedua, seringkali badnews digunakan untuk mencengkeram perharian pembaca, oleh karena itu perhatian wartawan sering tertuju pada sisi buruk pada setiap keadaan. Namun, wartawan itu juga manusia biasa yang mempunyai prasangka baik dan buruk, senang dan tidak senang. Sebagai seorang yang profesional, wartawan juga berusaha objektif, cermat, dan tidak menyeleweng dalam pemberitaan. Jika berita buruk tidak dapat dielakkan lagi, cobalah pengaruhi wartawan untuk melihat dari sudut pandang upaya (perusahaan/organisasi) anda untuk mengatasi keburukan itu. Bahkan jangan ragu-ragu untuk menyarankan ancar-ancar judulnya. Ketiga, cobalah untuk empati kepada wartawan. Tanyakan kebutuhannya, prioritasnya, deadlinenya, tugas yang diberikan atasannya. Dari situ anda bisa mengambil inisiatif untuk mengarahkan penulisan wartawan. Keempat, jangan menutup diri kepada wartawan, karena mereka akan mencari sumber lain yang dapat merugikan (perusahaan/organisasi) anda. Kelima, jangan sekali-kali menjawab no comment dalam wawancara yang menyangkut isu-isu kontroversial, karena hal itu memberi kesan anda sedang menutupi suatu kejadian. Secara khusus hati-hatilah kepada wartawan media elektronik, karena mereka bisa berkata: “Pak, kalau begitu, perusahan/organisasi bapak bersalah atau terlibat masalah ini.”. Keenam, usahakanlah memperoleh daftar pertanyaan atau term of reference untuk sebuah wawancara atau jumpa pers, dan sebisa mungkin anda turut merekam acara jumpa pers atau wawancara, agar wartawan lebih cermat.
Sebagai penutup, walaupun anda kenal dengan wartawan, tetapi janganlah terlalu akrab. Segala sesuatu yang keterlaluan selalu tidak baik. Jika anda punya kesalahan, dan jika menurut wartawan masalahnya perlu diketahui publik, tak jarang wartawan itu tetap menyiarkannya betapa pun akrab hubungannya dengan anda. Perusahaan pers juga selalu mengingatkan kepada wartawannya agar tidak terlalu akrab dengan sumber berita, dan selalu menjaga jarak, agar dapat bersikap obyektif dan independen.***

Angkutan Kota

NASIB angkutan kota (angkot) sudah lama cukup memprihatinkan. Banyak angkot kosong, kekurangan penumpang. Para sopir harus ngetem, menunggu penumpang datang. Mereka menunggu di tempat-tempat yang strategis, di jalan masuk pasar, di persimpangan jalan, atau di mulut-mulut gang. Kalau tidak dapat penumpang, bagaimana bisa dapat uang untuk dibawa pulang?
http://www.klik-galamedia.com/ridlo.php?wartakode=20080308190917
Galamedia, Sabtu, 08 Maret 2008

RUU Rahasia Negara Ancam Kemerdekaan Pers

http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=93605
Jum'at, 21 Agustus 2009 , 04:10:00
JAKARTA, (PRLM).- Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar tidak terburu-buru mengesahkan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Sebab, dalam rumusannya dinilai banyak
mengandung pasal yang mengancam hak asasi warga negara dan bertentangan dengan demokrasi serta kemerdekaan pers.

”RUU Rahasia Negara itu bersifat sangat represif bahkan fasis. Definisi rahasia negara di dalam RUU itu terlalu luas sehingga bisa melindungi birokrasi yang buruk dan skandal politik, sehingga menyulitkan kontrol sosial,” kata Ketua Harian SPS Pusat M. Ridlo ‘Eisy.

Ridlo menyebut, misalnya, denda Rp 50 miliar jika dianggap menerobos rahasia negara. RUU ini sangat berbahaya bagi bangsa ini.

Kendati Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pernah menjamin bahwa RUU tersebut tidak akan mengancam kebebasan pers, Ridlo tetap tidak yakin. Bagi dia, jaminan itu baru jaminan lisan, bukan jaminan sistem. ”Kita tidak bisa mengandalkan kebaikan suatu negara atau hak asasi warga negara pada pernyataan seseorang, tetapi pada UU yang kokoh,” tuturnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat, SPS akan mengajukan diri untuk diikutsertakan dalam rapat dengar pendapat di Panitia Khusus DPR yang membahas RUU tersebut. ”SPS sendiri belum diundang, kami akan mengajukan public hearing pada Pansus di DPR,” ujarnya. (A-156/A-147)***

Jurus Menjadi Koran Terbaik: Jangan Salah

Galamedia, Senin, 16 Oktober 2006

Pengantar:
TADI malam (Minggu, 15/10) pukul 19.00 WIB, PJTV menyiarkan acara "Tajuk Bandung" dengan topik "Harian Umum Galamedia, Koran Urang Bandung sebagai Koran Terbaik di Indonesia". Dalam acara itu, PJTV mewawancarai Direktur PT Galamedia Bandung Perkasa, H.M. Ridlo 'Eisy. Versi wawancara tertulis yang kami sajikan kepada pembaca sekarang bukan merupakan transkrip dari acara "Tajuk Bandung", walaupun inti dan materi pembicaraannya sama. Semoga bermanfaat.
Redaksi.

PJTV: Tajuk Bandung malam ini menyoroti kinerja Harian Umum Galamedia, koran urang Bandung yang mempunyai prestasi luar biasa, yaitu meraih predikat sebagai koran terbaik di Indonesia. Untuk itu, kami akan mewawancarai Bapak M. Ridlo 'Eisy, Direktur PT Galamedia Bandung Perkasa, penerbit HU Galamedia.

PJTV: Pak Ridlo, Dewan Pers menilai "Galamedia" sebagai koran terbaik di Indonesia tahun 2005, tetapi mengapa prestasi ini baru diumumkan pada 2006?

GM: Alhamdulillah, Galamedia dinilai oleh Dewan Pers sebagai salah satu dari 10 koran terbaik di Indonesia untuk tahun 2005. Predikat itu baru diumumkan pada 2006. Hal ini terjadi karena para peneliti dari Dewan Pers memerlukan waktu yang cukup banyak untuk meneliti dan mengambil kesimpulan, koran-koran mana saja yang menjadi koran terbaik. Untuk tahun 2005, Dewan Pers meneliti 86 surat kabar di Indonesia.

PJTV: Kapan tepatnya Galamedia menerima penghargaan tersebut?

GM: Penyerahan anugerah itu dilakukan oleh Prof. Dr. Ichlasul Amal, Ketua Dewan Pers, di Jakarta, 15 Agustus 2006.

PJTV: Apakah penilaian ini merupakan agenda rutin Dewan Pers?

GM: Dewan Pers telah melakukan penelitian dan penilaian pada 2004 dan 2005. Seharusnya penelitian dan penilaian ini dilakukan secara rutin oleh Dewan Pers, sesuai tuntutan Undang-undang Pers agar media bekerja lebih profesional, yang pada gilirannya masyarakat akan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kemerdekaan pers.

PJTV: Apa yang menyebabkan "Galamedia" dipilih Dewan Pers sebagai koran terbaik di Indonesia?

GM: Sebelum menjawab pertanyaan ini, kami ingin ceritakan suasana sewaktu kami menerima kabar hasil penilaian Dewan Pers tersebut. Kami semua kaget ketika menerima surat dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa Galamedia sebagai koran terbaik di Indonesia.

Sesungguhnya, kami tidak mempunyai target untuk meraih posisi sebagai koran terbaik. Yang kami lakukan dan kami tekankan kepada seluruh jajaran wartawan adalah agar mereka tidak membuat berita yang salah.

Berita yang salah itu bagaikan makanan beracun. Masyarakat yang membaca berita salah akan keracunan perasaan dan pikirannya. Media yang menyiarkan berita salah adalah media yang meracuni masyarakat.

Namun, tentu saja wartawan itu manusia biasa dan mungkin melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Kalau terjadi kesalahan, Galamedia akan segera memperbaikinya dengan permohonan maaf kepada pembaca.

PJTV: Apa kriteria yang digunakan Dewan Pers untuk menilai suatu koran sehingga koran itu dinobatkan sebagai koran terbaik?

GM: Ada tujuh kelompok kriteria yang digunakan Dewan Pers untuk menilai kinerja redaksi surat kabar. Pertama adalah struktur penyusunan berita; Kedua, fakta yang disiarkan; Ketiga, ketelitian; Keempat, kelengkapan berita; Kelima, apakah berita yang disiarkan relevan atau cocok dengan yang diingini pembacanya; Keenam, keseimbangan pemberitaan, khususnya kalau terjadi konflik dan kontroversi di tengah masyarakat; Ketujuh, kenetralan pemberitaan.

PJTV: Galamedia telah menyandang predikat sebagai koran terbaik, seperti apa "Galamedia" memandang penghargaan ini dan apa artinya penghargaan ini bagi "Galamedia"?

GM: Kami menerima penghargaan ini dengan penuh rasa syukur alhamdulillah. Arti penghargaan Dewan Pers ini sangat besar bagi Galamedia, dalam arti penghargaan ini menegaskan bahwa kebijakan Redaksi Galamedia telah berada dalam jalur yang benar. Untuk itu, Galamedia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan berita-berita yang benar dan tidak menyampaikan berita yang salah. Galamedia akan terus berusaha menyampaikan berita yang berdasarkan fakta, akurat, lengkap, seimbang, netral sehingga Galamedia bisa benar-benar menjadi koran urang Bandung yang disayangi oleh orang-orang Bandung.

PJTV: Pak Ridlo, bisnis media makin berkembang setelah reformasi, yang mengakibatkan persaingan sangat tajam, baik di tingkat nasional maupun lokal. Bagaimana "Galamedia" melihat persaingan antarmedia di Indonesia?

GM: Kami, Galamedia, menganggap persaingan dalam bidang apa pun, termasuk dalam media, sebagai bagian dari fastabikul khairot, berlomba-lomba menuju kebaikan. Dengan adanya persaingan, masyarakat akan mendapatkan produk yang makin bermutu dengan harga yang murah. Jadi, media harus menyampaikan informasi yang bermutu kepada khalayaknya dengan pelayanan yang semakin baik, dan dengan harga yang murah. **

Persaingan media memang sangat keras di Indonesia, sehingga banyak yang menjuluki persaingan media di Indonesia adalah persaingan yang saling membunuh. Pada tahun 2002, sudah lebih dari 1.300 media cetak yang bangkrut karena kalah dalam persaingan. Jumlah media yang terpental dari arena bisnis makin banyak akhir-akhir ini. Persaingan media juga sangat tajam pada penyiaran, baik radio maupun televisi.

PJTV: Apakah dengan predikat sebagai koran terbaik, kegiatan bisnis Galamedia makin meningkat? Misalnya, apakah predikat itu membawa tiras Galamedia meningkat?

GM: Dengan mengucap syukur alhamdulillah, prestasi sebagai koran terbaik membawa berkah. Jumlah pembaca Galamedia terus naik. Kami ingin menunjukkan sebuah buku yang baru terbit berjudul Media cene 2005-2006 yang menjadi pegangan bagi para pengiklan maupun biro-biro iklan. Jumlah pembaca Galamedia naik, sehingga mencapai 115.000 orang pada tahun 2005. Pada tahun 2004, jumlah pembaca Galamedia hanya 110.000 orang. Jumlah pembaca ini diketahui dari hasil penelitian AC Nielsen, sebuah lembaga survei media yang selalu menjadi rujukan bagi para praktisi media. Survei itu merupakan hasil dari survei gelombang IV tahun 2005. (Lihat grafik).

Dengan demikian, Galamedia tetap menjadi koran kedua terbesar di Bandung dan sekitarnya setelah Pikiran Rakyat. Insya Allah, jumlah pembaca Galamedia akan naik terus pada tahun 2006, apalagi setelah Galamedia menurunkan tarif ecerannya menjadi Rp 1.000.

Kami juga bersyukur, iklan yang kami terima cukup memadai. Hal ini karena iklan di Galamedia cukup efektif, selain harganya lumayan murah dan terjangkau oleh para pelaku bisnis.

PJTV: Bagaimana upaya Galamedia untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih.

GM: Rumusnya tetap sederhana. Jangan salah. Jangan menulis dan menyiarkan berita yang salah. Sekali lagi berita salah itu racun yang meracuni masyarakat. Kedua, menyajikan berita yang enak dibaca dan mudah dimengerti.

Ukuran berita buruk dan berita baik itu sangat mudah. Jika seorang profesor doktor membaca suatu berita sampai dua kali dan masih belum mengerti, pasti berita itu adalah berita yang buruk, karena sulit dimengerti. Sebaliknya, jika pelajar SMA kelas I, walaupun sedang mengantuk, segera memahami isi berita dengan sekali baca, maka berita itu adalah berita yang bagus. Wartawan dan redakturnya mampu mengemas masalah rumit menjadi sederhana dan mudah dimengerti.

PJTV: Bagi Galamedia, seberapa penting keberadaan koran bagi masyarakat?

GM: Koran pada khususnya, dan media pada umumnya, sangat penting bagi masyarakat. Media adalah sarana bagi masyarakat untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan sarana berekspresi. Tanpa media, masyarakat harus mencari informasi sendiri, dan informasi selalu menjadi dasar untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam kehidupan. Keputusan dan tindakan itu dapat berupa reaksi, proaksi, maupun antisipasi terhadap kejadian yang sedang berlangsung.

Dengan media, masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan murah, sehingga mereka bisa bertindak dengan tepat, sesuai dengan keadaannya dan keyakinannya. Tanpa media, masyarakat akan terlambat memperoleh informasi, akibatnya tindakannya juga terlambat. Hal ini bukan hanya membuat masyarakat bisa mengalami kerugian yang besar, tetapi juga bisa kehidupan dan nyawa masyarakat dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, ada slogan yang berbunyi, "Media freedom is your freedom". Kemerdekaan pers bukan hanya bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga menjadi fondasi bagi tegaknya hak-hak asasi manusia lainnya, seperti hak untuk hidup, hak untuk sejahtera, hak untuk memeluk agama dan keyakinan, dll.

PJTV: Oh ya, September yang lalu Galamedia mengundang Dewan Peras dan penelitinya untuk berdiskusi dengan ilmuwan komunikasi dan praktisi media di Bandung. Apa hasil dan kesimpulan diskusi tersebut?

GM: Diskusi itu mengungkap metodologi penelitian yang dilakukan Dewan Pers, sehingga muncul kesimpulan bahwa Galamedia menjadi koran terbaik di Indonesia. Diskusi itu dihadiri oleh semua redaktur Galamedia dan tokoh-tokoh wartawan dalam Grup Pikiran Rakyat.

Diskusi itu sangat penting bagi Galamedia, dan sesungguhnya penting bagi seluruh media, jika media itu mau terus berprestasi dan mau terus melayani masyarakat dengan berita-berita yang bermutu. Dengan diskusi itu, para redaktur Galamedia makin mendapat bekal untuk terus menyiarkan berita yang diperlukan masyarakat.

PJTV: Terima kasih, Pak. **

Violence in Society

by Muhammad Ridlo 'Eisy

THE SUN had just set. Its final rays, however, still bathed the sky in scarlet. Tomorrow, it would not be the sky that would be scarlet, but the battle fields of kurusetra below in flood of blood, flowing direcly from man’s heart as a result of the incessant conflic among the families of barata, pendawa, and kurawa. At that very moment Arjuna was tormented by doubt. Were his acuired powers all meant to kill his brothers, as well as the filks he respected, like Bisam , and his beloved teacher, Dorna ? These doubts were conveyed to kresna, Wisnu’s reircarnate, the god of life, who masterminded the barata War. In essence, Kresna stated that man are forced to use violence to uphold truth, when peacepul ways can no longer be utilized. In such a stance, tu refuse to uphold truth by means of violence would be tantamount to denying truth itself. Finally , people managed to convince Arjuna that the was still considered hallowed, even thought he was to become the exterminator of men in the Battle Fields of kurusetra. The Barata War eventually broke out, as a result of the faillure of Kresna’s diplomatic mission. As Pendawa’s representative, Kresna Negitiated with Kurawa to demand the rights of pendawa on Astina. Pendawa had been in exile for 13 year beyond the knowledge of Kurawa because he had lost at gambling with Kurawa. Kurawa could not grant Pendawa’s rights on Astina, since the latter’s exile was not yet completed , being one day short of the stipulated 13 years. Pendawa was caught in the war between Astina and Wirata, and he sided with the latter. Therefore, Kurawa could not grant Pendawa’s rights on Astina before Pendawa repeated his term of exile for another 13 years, in accordance with the agreement made chivalrously after Pendawa had lost at gambling, However, Pendawa’s party stated that they had started involving themselves in Astina’s war with Wirata aone day after the completion of the 13-year exile, which had been fully served.

NO point agreement was reached and the dalogue ended in a cul-de-sac. Diplomatic eays were ineffective, that was why violence was resorted to. War and violence are a direct result of discontinued dialogues. In other words, war and violence are the extensions of diplomatic ways. Indeed, people’s state in this world is exactly like that of Arjuna’s at the outbreak of the Barata War, or even like Arjuna when he was drenched in the blook of the people he had killed in the Battle Fields of Kurusetra.

MANY people believe that violence must be resorted to in an emergency situation, i.e., when dialogues come to a deadlock. But on top of that, there is this nagging question: why do some people feel happy when they can display power and violence to other people? How can people be happy leading an affluent life amidst others who live in poverty and those who starve, like the people in Jayawi-jaya, Irian Jaya, and Ethiopia? This question, perhaps, only repeats what has been put forward by Mahatma Gandhi when he said that he had always been puzzled by the fact that there are people who feel respected by insulting his kin. The questions above are not concocted. They are legal and cannot be refuted, being historically recorded. The present realities certainly speak for themselves. This is not just a psychological problem of the mentally sick, the psychopaths whose hearts’ desire can be satisfied after they have vented their desire for cruelty. This is a social problem, a problem of many people, because an act of violence is often implemented collectively or in the name of collectivity. During the Industrial Revolution in England, capitalists made women and children work in underground mines for low wages. Europeans and Americans treated Africans as slaves. The sufferings of the black people whose human rights were violated by America and Europe form a lasting monument to human savagery toward his fellowman. These are only a few examples. However, it can be concluded that the problem of violence is not just a problem of sick people.

VIOLENCE is a part of human culture. Man’s behavior has always been marked by violence. The universe is drenched in human blood. The one thing that cencerned the angels when God wanted to create man and make him caliph on earth has already happened. Everywhere there are local wars: in El Salvador, Nicaragua, Lebanon, Kampuchea. The world is on the threshold of Third World War. Terror is now a general phenomenon. People injure each other: children kill their mothers, and fathers kill their children. Violence appears not only in phisical form, but also permeates into law, ideology, order, norms, and other parts of culture. Law, however just, is still an extension of human violence. Anywhere in the world, justice can be bought. By means of law, human violence appears to be more civilized. In the movie "Justice for All," justice is ironically featured as a verse to be memorized and a dream for children, while in real life it is far from that. Violence also appears in order, life norms, ideology, and culture which often oppress those who attempt to look for their own choices instead of following the norm. The murder of children by their own parents is a picture of how parents raise their children. Violence is relied upon to achieve the "best results." Persuasive ways implemented in education are only, in effect. mitigating acts of violence. A baby falls into the grip of culture the moment he is born, through education, so that he cannot develop in pure form. He is molded by education to become more or less a copy of other people. It is this violence of education and culture that perhaps prompted Agnes Yani Sardjono to write the story "Anak" [(Child), Horizon, June 6, 1981]. Sardjono writes that "there are no people who are not barbaric in this world. More so, the parents. They never let their children grow naturally. I regret having put a heavy burden on my child’s shoulders, whereas he is yet unborn. This is a great sin that is unforgivable. If I go on, then I am the successor of a generation that is morally corrupt, which practices barbaric ways and abuse." The members of the preceding generation who usually are in agreement with the present generation feel that the values they hold are true, so the following generation collectively feels that it must preserve those values and pass them on to the next generations, even though the challenges of the age have already changed. The attempts to preserve those values are made through all means and forms of violence, in physical form, as well as those permeating law and order.

THE building of a nation also shows its violent facets. The taking-over of lands of people, the demolition of houses of the people for building projects are physical forms of the violence of development. Its nonphysical forms may often discard the freedom of people. Yap Thiam Hien once wrote: "The ruling of society and the managing of the building of a nation need power. The existence of power usually goes along with the misuse of power because besides having the ability to manage, power has also the potential to deviate. The greater the power, the greater the possibility to become corrupt. Therefore it would be wise to limit power and to control always those in power." In practice, it is not easy to control those in power, even though there is a good relationship between the ruler and the ruled, what more if the relationship is bad. Yap Thiam Hien wrote: ‘ A bad relationship between the ruler and the ruled may become an excuse for the ruler to demonstrate his power by more severe acts, which in turn may result in more negative reactions from his members, and so on, until a crisis, insurgency, or revolution arises. It is to be borne in mind that appression is also an act of violence, so that justifies a revolt against the oppressive power, at least in theory and from experience. A revolt is a final attempt, by means of violence, to change living conditions felt to be unbearable. However, violence seldom improves conditions and settles problems. It proves that people often resort to violence, even though the prospects are not bright. An outstanding examples is El Salvador. Enrique Alvarez Ungo, the head of the El Salvador Democratic Front, is of the opinion that one can become leftist or socialist without becoming a communist. People generally believe that the term "peaceful means" is synonymous to democracy, while armed insurgency is regarded as a nondemocratic means. But in a country like ours, which dwells in an anti-democratic atmosphere, this is something imaginary, because in this country, it is the peaceful means that are the means of domination, oppression, and restraint. The conflict in Latin America, which invites violence, really originated from poverty, as well as the very gap between the rich and the poor. The poor regard society as having sn unjust structure which forces the poor to be incapacitated, so that they remain poor, while the rich are given facilities to become wealthier. Whereas in Latin America, opposition against injustice is implemented by means of armed struggle, in India the opposition takes the form of, among others, banditry. According to some researchers, about 99 percent of the people become bandits in India. This is due to the injustice and oppression of the rich. "Bandits were not born to be wicked. They become the victims of a condition ... They protest against oppression and are forced to flee to the valleys, where they have to resort to armed defense," says Navin Chandra Singh, a researcher on banditry. The attitude of bandits in India is that of increasing hate against the rich which has resulted in the aphorism: "Kill the rich ... and God and the poor will love you" and has become well-known in the Chambai Valley (Kompas, April 16, 1981). It is to be deplored that in Indonesia there has been no publication on the results of a research on banditry. If there is, then the motivations behind the actions of the gali (gang liar, muggers), many of whom were killed in the last quarter of 1983, could be known. Until now, many of their corpses are still placed in sacks. Their fate reminds us of a poem by Kahlil Gibran in The Prophet. Yea, the guilty is oftentimes the victim of the injured. And still more often the condemned is the burden beared for the guiltless and unblamed. You cannot separate the just from the unjust and the good from the wicked.

How about the present conditions in Indonesia? As a Javanese proverb goes, Sura dira jayaningrat lebur dining pangastuti. The Javanese believe that power and violence may be melted by love. This, however, does not mean that the Javanese refuse to resort to violence when forced. There is another Javanese proverb. Sedumuk batuk senyari bumi, yen perlu dibela kanti pecahing dada, wutahing ludra. (If need be, dignity and a piece of land will be defended until the breast is split and blood is shed.) Thus, there is something to be defended until the final choice, that is, the necessity to use violence. The whol;e Indonesian nation is, of course, acquainted with the saying: "We Love peace, but we love freedom more." This means about the same as the Javanese proverb mentioned earlier. Hence, there is something to be defended by forceful or violent means at the cost of absolving peace with the other party, if the other threatens one’s freedom. On the whole, all peoples are aware of the existence of violence in various forms. Every nation has its budget for its armed forces. Every nation maintains its national resilience in every aspect of life, as the weakness of one nation will invite oppression by another through the forceful means and power it has. In a world that tries to be increasingly civilized, any conflict that can spearhead the use of destructive forces is prevented by institutions. In Indonesia such institutions are the parliament, the political party, societal organizations, and so on. These institutions function as an outlet of the aspirations of their members, as a meeting place for differences in opinions and attitudes, so as to mitigate any conflict and prevent their resulting in destructive powers. Thus, when our observations prove that violence results in destruction of society and the fruits of development and building, this is clearly an evidence that the existing siocial institutions are not functioning, and that these do not enjoy the trust of the ppeople. In such a societal condition, "truth" is defined by the strongest who are apt to use force for oppression. Under such conditions, we cannot at all evade the expression of violence. Our unpreparedness in facing violence will invite violence from another party. We have indeed the obligation to make the social institutions run so as to mitigate any conflict, to prevent it from exploding into a destructive form of violence. However, we need not fully trust the social institutions, since at any moment, they may be manipulated, so that the very institutions established to muffle violence become a means of domination to exercise oppression in the name of law and order. In such a situation man is forced to turn to himself to face all troubles in this world. Without vigilance, man will surely be overrun, because even those who are prepared are often pulverized by violence.*

In Memoriam Mochtar Lubis (Pikiran Rakyat)
In Memoriam Mochtar Lubis, Wartawan dan Sastrawan Besar
Selalu Berusaha Menegakkan Kebenaran
Oleh Muhammad Ridlo 'Eisy

Di mana ada ujung jalan perjoangan dan perburuan manusia mencari bahagia? Dalam hidup manusia selalu setiap waktu ada musuh dan rintangan-rintangan yang harus dilawan dan dikalahkan. Habis satu muncul yang lain, demikian seterusnya. Sekali kita memilih jalan perjoangan, maka itu jalan tidak ada ujungnya. Dan kita, engkau, aku, semuanya telah memilih jalan perjoangan. (Mochtar Lubis, "Jalan Tak Ada Ujung", Pustaka Jaya, 1971, halaman 46).

JUMAT, 2 Juli 2004, pukul 19.15 wib, Mochtar Lubis wafat. Perjalanan lelaki yang selama hidupnya memilih jalan perjuangan mencari kebahagiaan manusia dan berusaha membentuk keadaan masyarakat agar lebih mudah mencari kebahagiaan itu, telah berakhir. Ia kini menuju ke arah kebahagiaan abadi, menghadap Ilahi Rabbi.

Namun, seperti yang ditulisnya sendiri dalam buku "Jalan Tak Ada Ujung", perjuangan menuju kebahagiaan manusia memang tiada ujungnya. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, setiap manusia berjuang untuk mencari kebahagiaan bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi lingkungan yang lebih luas.

Mochtar Lubis memilih lapangan kewartawanan dan kesusastraan sebagai alat perjuangannya. Karya sastra dan karya jurnalistiknya kini menjadi warisan bagi umat manusia, khususnya warga Indonesia. Salah satu karya jurnalistiknya yang monumental adalah waktu harian "Indonesia Raya" membongkar korupsi di Pertamina di akhir tahun 1960-an. Korupsi dalam tubuh Pertamina bukan saja hampir menenggelamkan Pertamina sendiri, tetapi juga perekonomian bangsa. Pertamina diselamatkan pemerintah pada pertengahan dekade 1970-an. Jika saja pemerintahan Orde Baru mendengarkan kritik yang dilontarkan Mochtar Lubis dan jajaran harian "Indonesia Raya", kemungkinan kerugian yang sedemikian besar bisa dicegah lebih awal.

Tak terhitung warisan jurnalistik yang ditinggalkan Mochtar Lubis bagi kewartawanan. Yang patut dicatat di sini adalah cara Mochtar Lubis dalam melahirkan karya-karyanya. Ia sangat menjunjung tinggi etika jurnalistik. Ia tidak memperkenankan wartawannya menyamar dalam investigative reporting. Ia tidak akan memuat berita yang tidak didukung oleh fakta. Ia juga meletakkan dasar-dasar independensi wartawan, seperti yang ditulisnya dalam tajuk rencana nomor pertama "Indonesia Raya" tanggal 29 Desember 1949:

"Dalam badan penerbitan ini tergabung wartawan-wartawan Indonesia yang berpendirian merdeka, wartawan-wartawan yang tidak diikat oleh pendirian partai atau sesuatu golongan. Yang dikejar oleh mereka hanya tujuan-tujuan jurnalistik semata-mata, yaitu mempertahankan kemerdekaan pers nasional yang kuat dan bebas dan mempertinggi mutunya jurnalistik Indonesia sejalan dengan kemajuan di lain lapangan yang kini diperjuangkan dengan hebat oleh segenap bangsa Indonesia. ... Bagi kami terutama sekali kebenaran dan obyektivitas akan terus menjadi obor dan pegangan dalam usaha. Kami akan menghindarkan diri dari politik pemberitaan yang berat sebelah, yang menguntungkan satu golongan dan merugikan golongan lain."

Sikap Mochtar Lubis itu merupakan sebuah "kemewahan" pada masa Orde Baru, tapi pada masa reformasi ini hampir semua media cetak mengambil sikap seperti yang diambil oleh Mochtar Lubis. Bahkan negara melalui UU No. 32/2002 tentang Penyiaran mewajibkan lembaga penyiaran bersikap independen.

Untuk menegakkan kebenaran itulah Mochtar Lubis dipenjara oleh Orde Lama maupun Orde Baru. Ia masuk tahanan pada tanggal 22 Desember 1956 dan menghirup kemerdekaan setelah Orde Lama tumbang pada tahun 1966. Buku harian selama dipenjara diterbitkan dalam buku "Catatan Subversif" (Sinar Harapan, 1980). Dalam pengantar buku itu Mochtar Lubis menulis:

"Pelajaran yang dapat ditarik, menurut hematku, dari pengalaman buruk yang diderita bangsa Indonesia di bawah telapak kaki rezim Soekarno, adalah bagaimana jangan memimpin bangsa dan negara dengan kebohongan, kepalsuan, kerakusan pada kekuasaan, pelanggaran hukum dan undang-undang, mimpi-mimpi palsu yang didorong ambisi kebesaran pribadi. Pelajaran ini baik direnungkan para pemegang kekuasaan. Pelajaran lain adalah untuk rakyat dan bangsa kita sendiri, agar jangan mau tertipu dan terpesona dengan kata-kata indah, janji-janji muluk, tetapi agar senantiasa waspada mencocokkan kata dengan perbuatan pemimpin dan penguasa."

Malu kepada para pejuang

Kutipan-kutipan di atas adalah sedikit cuplikan dari begitu banyak warisan tokoh wartawan yang sangat mengagumkan itu. Pada waktu Orde Baru pun Mochtar Lubis harus masuk tahanan beberapa bulan setelah Peristiwa 15 Januari 1974 atau yang lebih dikenal dengan istilah "Malari", dan harian "Indonesia Raya" kembali dilarang terbit.

Sewaktu ia berceramah di ITB tahun 1979, saya bertanya kepadanya mengapa ia tidak berkompromi dengan pemerintah untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuat Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), apakah ia tidak memikirkan nasib karyawannya, agen-agen korannya dengan seluruh lopernya.

Dengan tenang Mochtar Lubis menjawab bahwa ia sangat memikirkan nasib seluruh karyawannya. Ia turut mencarikan pekerjaan para karyawannya setelah "Indonesia Raya" diberedel. Tentang nasib agen-agen dan seluruh lopernya, ia berkeyakinan akan tetap baik, karena masih ada koran-koran yang terbit. "Saya tidak mau menandatangani surat pernyataan yang disodorkan pemerintah," kata Mochtar Lubis, "karena malu kepada teman-teman saya pejuang kemerdekaan."

Ia menguraikan, teman-temannya berjuang memerdekakan Indonesia dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Banyak di antara temannya yang gugur dalam perjuangan itu. "Teman-teman saya rela mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Apakah saya tidak mau mengorbankan koran saya untuk memperjuangkan kemerdekaan yang serupa, yaitu kemerdekaan pers?," katanya.

Individu dan negara

Memang Mochtar Lubis adalah pejuang kemerdekaan. Pernah ia akan mengangkat senjata dan bergabung dalam perjuangan fisik pada masa kemerdekaan. Namun, atas saran Adam Malik (almarhum) ia kembali berjuang dengan menggunakan media. Adam Malik berkata, sudah banyak orang yang berjuang dengan senjata, tapi masih sedikit yang berjuang dengan pena.

Gagasan Mochtar tentang negara yang dicita-citakannya disampaikan secara tidak langsung dalam novel "Jalan Tak Ada Ujung". Ia menulis:

"Bagiku individu itu adalah tujuan, dan bukan alat mencapai tujuan. Kebahagiaan manusia adalah dalam perkembangan orang seorang yang sempurna dan harmonis dengan manusia lain. Negara hanyalah alat. Dan individu tidak boleh diletakkan di bawah negara. Ini musik hidupku. Ini perjuanganku. Ini jalan tak ada ujung yang kutempuh. Ini revolusi yang kita mulai. Revolusi hanya alat mencapai kemerdekaan. Dan kemerdekaan juga hanya alat memperkaya kebahagiaan dan kemuliaan penghidupan manusia-manusia."

Pandangan Mochtar Lubis ini jelas bertentangan dengan pandangan totaliter yang menempatkan negara di atas segala-galanya. Manusia hanya alat. Demi kejayaan negara kalau perlu warga negara dikorbankan. Faham totaliterianisme ini menyusup ke berbagai ideologi dan aliran-aliran dalam agama. Komunisme, fasisme, Nazi, Orde Lama, maupun Orde Baru menganut jalan hidup totaliterianisme. Salah satu ciri totaliterianisme adalah adanya penguasa yang memonopoli kebenaran dan hanya dialah yang berhak mengatasnamakan negara.

Alhamdulillah cita-cita Mochtar Lubis tentang negara ini sebagian telah mewujud dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dengan dimasukkannya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Jangan sampai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ini tergusur lagi, walaupun oleh Komisi Konstitusi.

Sastrawan besar

Perkenalan saya kepada Mochtar Lubis semakin dekat setelah saya menjadi wartawan Pikiran Rakyat tahun 1982. Dan menjadi semakin akrab lagi setelah saya mengikuti Konferensi Sastrawan Asia Tenggara 1985 di Bali dan 1987 di Singapura. Saya mengamati, begitu hormatnya para sastrawan se-Asia Tenggara kepada beliau. Mochtar Lubis bukan hanya seorang wartawan yang teguh memegang prinsip, tetapi juga sastrawan besar yang karyanya sangat indah dan penuh pesan. Oleh karena itu, sangat wajar apabila karya-karya Mochtar Lubis mendapat penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Begitu halus pesannya disisipkan ke dalam setiap kisah, sehingga tidak terasa bagi yang membacanya.

Dalam novelnya yang berjudul "Harimau, Harimau", Mochtar Lubis menyisipkan nasihat: "Setiap orang wajib melawan kezaliman di mana pun kezaliman itu berada. Salahlah bagi orang memencilkan diri, dan pura-pura menutup mata terhadap kezaliman yang menimpa diri orang lain."

Mochtar Lubis telah mempraktikkan perlawanan terhadap kezaliman melalui karya sastra dan karya jurnalistik. Seringkali saya mendapat nasihat beliau untuk tetap tabah sebagai wartawan, karena beban wartawan sekarang ini semakin berat. Nasihat itu disampaikan di berbagai kesempatan di sela-sela makan siang di rumahnya. Masakan Ibu Mochtar, Ibu Hally sangat lezat, khususnya sambal bikinannya. Kecintaannya kepada istrinya sangat luar biasa. Pada tahun 1998, saat saya berkunjung ke rumah beliau untuk mengajak memperjuangkan kemerdekaan pers, dengan menyusun Undang-Undang Pers yang baru, beliau sangat senang, tetapi beliau tidak mungkin aktif secara fisik. Beliau mengatakan bahwa ibu sedang sakit, dan ia harus merawatnya sendiri. "Bertahun-tahun ibu merawat saya, khususnya waktu saya di penjara. Sekarang giliran saya untuk membahagiakan ibu," katanya.

Pernah Pak Atmakusumah, mantan Ketua Dewan Pers, menuturkan bahwa Pak Mochtar bertanya tentang istrinya waktu ia dirawat di rumah sakit. "Tentu saja saya katakan baik-baik saja di rumah," kata Pak Atma, "Padahal Ibu Hally berada di rumah sakit juga, di sebelah kamar Pak Mochtar."

Kini Mochtar Lubis telah pergi selama-lamanya. Namun karya-karyanya dan pesan-pesannya masih hidup bersama kita sampai sekarang. Alangkah relevan penutup ceramahnya di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta, tanggal 30 Januari 1978:

"Pada akhirnya saya memberanikan diri berbicara untuk yatim piatu bangsa kita, jumlah 50 persen yang masih berada di bawah garis kemiskinan, yang masih menderita kekurangan kalori dan protein, dengan segala akibatnya yang buruk bagi perkembangan mereka sejak bayi hingga menjadi dewasa, dan pula untuk hari depan dan generasi-generasi yang akan datang di tanah air kita, nasib mereka ditentukan oleh apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan hari ini. Untuk merekalah saya berdiri di sini hari ini, menyampaikan hati nurani saya sebagai seorang anak Indonesia, didorong oleh cinta dan kasih saya kepada rakyat dan tanah air Indonesia."***

- Muhammad Ridlo 'Eisy adalah anggota Dewan Redaksi Harian Pikiran Rakyat.

Apakah Face Book Haram?

Oleh M. Ridlo ‘Eisy
Ada beberapa teman meminta komentar kepada saya, apa pendapat saya tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan face book? Saya belum bisa menjawab, karena belum membaca fatwa MUI tersebut.
Sesuai aturan etika jurnalistik, saya harus langsung meminta konfirmasi kepada MUI. Untuk itu saya mengirim pesan singkat (sms) kepada KH Hasanudin, Drs, Mag, Sekretaris Komisi Fatwa MUI:
“Yth Mas Hasanudin, saya dengar MUI mengharamkan Face Book. Jika benar, mohon dokumen fatwanya dikirimkan melalui email.”
Beberapa jam kemudian (Selasa, 25 Mei 2009), Kiai Hasanudin menjawab”
“Assalamualaikum ww. Punten Kang telat jawab. Untuk masalah tersebut, di MUI baru sekedar wacana. Yang telah mengharamkan adalah ratusan ulama di Jatim. Kalau pun nanti MUI mau memfatwakan, prosesnya agak memerlukan cuku waktu, karena perlu mendapat penjelasan dari pakarnya termasuk pakar pendidikan, praktisi dan regulator.Terima kasih.”
Didorong oleh rasa penasaran, saya bertanya kembali, apa alasan para ulama Jatim mengharamkan face book. Kiai Hasanudin menjawab:
“Argumen mereka yang mengharamkan adalah sadd al-dzari’ah, yakni menutup pintu atau sarana yang akan membawa orang ke perbuatan yang dilarang, diharamkan. Perbuatan yang pada dasarnya tidak haram dapat dipandang atau dinyatakan haram bila berpotensi dapat menyebabkan orang melakukan sesuatu yang diharamkan. Terima kasih.”
Saya kirim sms lagi kepada Pak Kiai, “Ok, jadi seperti menonton pertandingan sepak bola, sehingga membuat orang tidak shalat maghrib,” dan beliau segera menjawab : “Ya, kurang lebih seperti itu.”
**
Jelaslah sudah, berkomunikasi dan bermain face book haram hukumnya, kalau sampai meninggalkan shalat, kalau remaja tidak menghiraukan panggilan ibunya karena keasyikan main face book, atau kalau pelajar melupakan tugas belajarnya karena kecanduan main face book. Bahkan ada perusahaan mengeluarkan surat ancaman akan mem-PHK karyawannya yang keasyikan main face book, sampai-sampai melupakan tugas utamanya.
Bagaimana kalau tidak sampai kecanduan, dan tidak sampai membawa orang kepada perbuatan yang dilarang? Jika tidak, tentunya tidak haram. Kuncinya adalah tidak berlebih-lebihan. Masalahnya adalah betapa sulitnya mengontrol orang-orang yang kecanduan face book? Beberapa perusahan dengan tegas melarang karyawannya untuk bermain face book pada waktu jam kerja. Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani pernah menasehati agar para mahasiswa tidak membuka face book, sebelum belajar.
Begitulah, hati-hati kalau bermain face book, begitu sampai mengganggu seseorang melaksanakan kewajibannya, maka haram hukumnya. Kalau tidak mengganggu seseorang dalam melaksanakan kewajiban agama, keluarga, perusahaannya, maka hukumnya tidak haram.***

Masa Depan Media Cetak di Indonesia

Oleh M. Ridlo ‘Eisy

Optimisme bahwa media cetak di Indonesia masih terus bertahan dalam beberapa decade ke depan mewarnai rapat antar penerbit di kantor Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat, awal Maret 2009, yang membahas dampak krisis ekonomi global terhadap media di Indonesia. Semangat ini selaras dengan sikap CEO Kompas, Agung Adiprasetio, dalam Seminar New Media yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Indonesia di Bali, November 2008.
Para penerbit yang tergabung dalam SPS menyadari bahwa bisnis media cetak semakin berat. Pada saat rapat berlangsung, berita ditutupnya Christian Science Monitor sudah disiarkan oleh beberapa media di Indonesia. Senja kala koran-koran Amerika Serikat (AS) diamati dengan cermat oleh seluruh penerbit Indonesia. Mulai dari bangkrutnya Chicago Tribune, Los Angeles Time, sampai dengan ditutupnya The Rocky Mountain News, Seattle Post Intelegencier, Philladephia Inquiry, Baltimore Examiner, Kentucky Post, King Country Journal, Cincinnati Post, Union City Register Tribune, Halifax Daily News, Albuquerque Tribune, South Idaho Star, San Juan Star, dan masih banyak koran-koran besar di AS yang sedang menanti keputusan untuk ditutup. Sebagian dari koran-koran itu pindah ke media online. Jika kita buka internet, dan memasukkan kalimat “The end of Newspaper” atau “Newspaper Death Watch” dalam search engine internet, maka ratusan judul segera muncul. Semuanya mengisahkan sekaratul maut koran-koran di AS.
Nasib serupa sesungguhnya sudah terjadi di Eropa Barat. Dalam pertemuan dengan para wartawan Jerman di Bonn, tahun 2003, kami memperoleh informasi bahwa sekitar 13.000 wartawan Jerman di PHK, dan beberapa media lokal melakukan merger untuk bertahan hidup. Gelombang PHK juga menerpa Asia, The China Times melepas separo staffnya pada bulan Juni 2008.
Alasan utama dari runtuhnya media cetak di negara-negara Barat adalah karena berkembangnya media baru internet. Makin banyak orang di negara-negara Barat mengunjungi media online untuk mendapatkan informasi, apalagi pada musim dingin yang penuh salju. Untuk apa harus keluar rumah untuk memungut koran pagi demi membaca berita koran, jika berita yang sama bisa dibaca melalui komputer di dalam rumah yang hangat. Oleh karena orang malas mengambil koran, maka iklan dalam koran tidak efektif lagi. Sebagai gantinya mereka memasang iklan di internet, yang harganya jauh lebih murah, bahkan ada iklan yang gratis di internet. Secara bersamaan pendapatan iklan dan sirkulasi koran-koran di negara Barat merosot, dan itulah yang menyebabkan banyak koran-koran di AS dan negara Barat lainnya bangkrut, tutup, atau pindah ke online. Runtuhnya koran-koran tersebut dipercepat dengan krisis ekonomi yang menghantam AS. Kerugian yang diderita di beberapa koran di AS sudah tidak tertanggungkan lagi. Memang Ben S. Bernanke, Bank Federal AS menyatakan krisis ekonomi akan berakhir di akhir tahun 2009, tetapi koran-koran yang tutup itu tampaknya tidak akan kembali lagi.
Pada tanggal 23Februari 2008, Kedutaan Besar AS mengirim email, yang berjudul “Drastic Decrease Predicted in Number of Major U.S. Newspapers – Younger readers get their news from the Internet”. Isi email itu meramalkan bahwa 20 tahun yang akan datang semua koran di AS pindah ke online kecuali empat koran besar, yaitu The New York Time, The Washington Post, USA Today, dan Wall Street Journal.
Paul Gillin, konsultan teknologi informasi dari Massachusetts menyatakan bahwa surat kabar terus menyampaikan berita-berita yang bernilai. “Namun model bisnis suratkabar tidak mungkin bertahan hidup lagi, perkembangan ekonomi sedang bergerak melawan bisnis koran,” kata Gillin. Yang dimaksud Gillin adalah bahwa banyak koran di AS mengalami kerugian yang sangat besar, karena terlalu banyak wartawan dan karyawan lainnya. Keadaan ini diperparah, kata Gillin, generasi muda sekarang ini membaca berita dari internet.

Internet di Indonesia
Apakah internet akan mengancam surat kabar di Indonesia? Direktur Marketing First Media, Dicky Moechtar, menyatakan pengguna internet di Indonesia meningkat 1.000% dalam 10 tahun terakhir ini. (Kompas, 31 Maret 2009). Sekarang ini pengguna internet mencapai 25 juta orang, namun Internet Marketers memperkirakan akhir tahun 2009 akan mencapai 33 juta orang, dan tahun 2010 akan mencapai 50 juta orang.
Dalam release yang dikeluarkan Yahoo! & TNS tanggal 20 Maret 2009, bahwa 83% dari pengguna internet di Indonesia mengakses dari warung internet, dan hanya 16% yang mengakses dari rumah. Menurut Yahoo! & TNS, segmen penduduk usia 15-19 tahun di daerah perkotaan yang mengakses internet berjumlah 64%.
Dari informasi awal ini, dapat disimpulkan bahwa media internet adalah ancaman nyata bagi eksistensi surat kabar di Indonesia, walaupun bukan pada tahun ini. Ada praktisi yang sangat optimis, surat kabar di Indonesia akan tetap bertahan hidup selama-lamanya, jika produk surat kabar ditampilkan dengan menggunakan jurnalisme sastrawi. Ada yang memperkirakan masih bisa bertahan sampai tahun 2050. Ada yang mengatakan masa hidup surat kabar di Indonesia tinggal 20 tahun lagi. Bahkan ada yang mengatakan ancaman media online akan datang lebih cepat lagi, jika tarif internet dan harga komputer turun secara berarti.
Jika dilihat dari pengguna internet yang mengakses berita yang masih sangat sedikit, memang surat kabar di Indonesia masih boleh berlega hati, setahun dua tahun ini, namun setelah itu suasananya akan berubah, dengan makin berkembangnya teknologi informasi dan turunnya tarif internet. Ada faktor lain yang membuat praktisi surat kabar boleh bersantai setahun dua tahun ini antara lain, pengguna internet mengakses di warung internet yang tarifnya Rp3.000,-/jam, dan mayoritas pengaksesnya adalah remaja yang diperkirakan mengakses internet karena tugas sekolah/kuliah. Di tengah ancaman dari internet, justru hampir semua media cetak di seluruh Indonesia, mensuplai berita ke media internet secara gratis. Keadaan yang paradoksal ini harus dilakukan media cetak atas nama konvergensi media dalam rangka mempertahankan hidupnya, dan mungkin juga sebagai persiapan untuk pindah media jika keadaan memaksa seperti di AS.

Perang harga
Jika internet merupakan masa depan bagi koran, ancaman media cetak saat ini adalah perang harga pada bidang sirkulasi dan iklan. Perang harga eceran surat kabar harian berlangsung sangat kerasnya, dengan hadirnya koran dengan harga Rp 1.000,-. Hampir semua koran harian besar melakukan jual rugi, namun Pasal 20 Undang-Undang no 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tampaknya belum pernah diberlakukan untuk industri surat kabar. Dampak jual rugi yang dilakukan oleh industri surat kabar yang sudah mapan dianggap sebagai penghalang masuknya pemain baru dalam industri koran. Sudah banyak pemain baru mencoba, dan ribuan koran sudah bertumbangan, dan terlempar keluar dari arena bisnis koran.
Perang harga yang lebih dahsyat terjadi pada iklan. Bukan hanya surat kabar harian yang banting harga, tetapi juga majalah, radio, dan televisi. Apalagi untuk industri televisi yang harga iklannya dibayar setelah mencapai rating tertentu. Sedangkan ada koran yang memuat iklan tanpa dibayar, sebagai bagian promosi pembentukan pasar. Dengan adanya perang harga dalam iklan ini maka data penelitian yang dilakukan oleh AC Nielsen hanya bisa dipakai untuk mengukur volume iklan, tetapi tidak bisa digunakan untuk mengukur tentang belanja iklan.
Sampai saat ini belum ada cara untuk meredakan perang harga ini. Beberapa kali Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat menyelenggarakan diskusi untuk membahas masalah harga eceran koran, namun para praktisi medeia cetak sepakat untuk tidak sepakat, dan menyerahkan keputusannya kepada pasar. Andaikata diskusi itu berhasil memutuskan patokan harga langganan seperti pada saat Orde Baru, maka diskusi itu bisa dituduh melakukan praktek kartel, yang juga dilarang oleh UU no 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Perang harga ini pasti akan meminta korban media cetak dan juga media elektronik lebih banyak lagi, saat ini maupun nanti.

Permintaan kertas menurun
Dengan tutupnya koran-koran di negara Barat, muncul pertanyaan baru, siapa yang akan membeli kertas? Mungkin koran-koran Jepang masih hebat, tetapi masyarakatnya sudah mulai berubah ke online, lewat desktop, laptop, notebook, atau blackberry. Dalam waktu yang tidak terlalu lama permintaan kertas pun akan turun di Jepang. Kini tinggal dua raksasa dunia yang masih membutuhkan kertas dalam jumlah besar, yaitu India dan China. India sekarang sudah menjadi pemasok teknologi informasi dunia, dan China juga bergerak menyaingi perkembangan teknologi informasi di negara-negara Barat. Gerakan ini pada ujungnya akan mengurangi kebutuhan akan kertas.
Lalu siapa yang membeli kertas di dunia? Dalam 5 tahun ke depan, Indonesia akan salah satu negara yang masih membeli kertas dan itupun tidak terlalu banyak juga. Dengan demikian permintaan kertas di dunia, pelan tetapi pasti, terus menurun. Jika suplai kertas masih sama seperti saat ini, maka sesuai dengan hukum ekonomi suplai and demand, harga kertas ini akan terus turun. Kecuali pabrik-pabrik kertas dunia mengurangi produksi. Kalau pabrik kertas mengurangi produksi, maka bahan baku untuk kertas tidak ada yang menyerap, dan dampaknya harga baku itu akan turun harganya juga. Apalagi ditambah dengan turunnya harga minyak dunia, maka mau tidak mau harga kertas akan terus turun dalam satu atau dua tahun ini.
Jika benar harga kertas di Indonesia terus turun, maka kerugian di bidang sirkulasi dalam industri koran akan berkurang. Jika harga kertas turun terus, maka pada waktunya koran-koran kecil akan mampu memperoleh sedikit margin dalam sirkulasi, dan hal ini akan membuat peluang bagi industri koran untuk mempertahankan hidupnya, sambil menata model bisnisnya, yang bisa mengantarkan media cetak hidup lebih lama lagi.

Majalah mungkin lebih tenang
Berbeda dengan persaingan antar koran, persaingan dalam bisnis majalah dan tabloid agak lebih longgar, karena hampir setiap majalah di Indonesia dijual di atas harga pokok penjualan. Jadi penjualan majalah masih memperoleh margin tiap eksemplarnya. Semakin banyak majalah yang laku di pasar, semakin baik, karena semakin banyak keuntungan yang diperoleh dari sisi sirkulasi.
Di sisi produksi, majalah juga punya kelonggaran untuk menyajikan produk yang lebih menarik, baik dalam cetakan maupun penggunaan bahasa yang lebih indah. Dengan produk yang berkualitas tinggi dilihat dari sisi cetakan maupun jurnalisme, maka majalah mempunyai peluang hidup lebih panjang daripada koran. Bahkan majalah tidak perlu khawatir dengan invasi media online.
Satu-satunya arena peperangan antar majalah adalah perang harga dalam iklan. Namun ini sudah diantisipasi oleh para pengelola media dengan cara differensiasi produk yang menyasar segmen pasar yang sangat khusus. Dengan menciptakan produk yang unik dan segmen pasar khusus, maka pendapatan iklan dari tiap majalah tidak akan terganggu.
Kedigdayaan bisnis majalah ini dibuktikan dengan kenaikan harga eceran majalah di Indonesia, yang disertai dengan kenaikan harga iklan. Bisnis majalah tidak gentar menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia.***

Muhammad Ridlo ‘Eisy adalah Ketua Harian Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat, Direktur PT Galamedia Bandung Perkasa yang menerbitkan Harian Umum Galamedia di Bandung.